Korban Gempa Turki-Suriah Capai 20 Ribu Orang, Lebihi Korban Gempa Jepang 2011

JAKARTA, insidepontianak.com - Angka korban gempa bumi yang berpusat di Turki kini sudah melampaui jumlah 20.000 jiwa atau sudah melewati jumlah korban dalam gempa Jepang 2011 dan gempa Turki 1999. Laporan laman harian Hurriyet dan media-media asing, termasuk Nikkei, pada Jumat menyebutkan bahwa sekitar 17.600 orang tewas di Turki dan sekitar 3.300 jiwa di Suriah. Dengan demikian, total sudah hampir 21.000 jiwa manusia hilang. Angka ini melebihi jumlah korban gempa dan tsunami di Fukushima, Jepang, pada 2011 yang merenggut 18.400 jiwa. Gempa bermagnitudo 7,7 pada Senin (6/2/2023) tersebut, akibat pergerakan sesar Anatolia Timur di tenggara dan selatan Turki, juga sudah melampaui jumlah korban gempa 1999, juga di Turki yang mencapai 18.000 korban jiwa. Tak seperti gempa saat ini yang berpusat di distrik Pazarcık di Provinsi Kahramanmaraş, gempa yang terjadi pada 1999 dipicu oleh pergerakan patahan Anatolia Utara. Sampai Kamis (9/2/2023), sekitar pukul 21.00 WIB, badan penanggulangan bencana dan kedaruratan Turki (AFAD) masih menyebut angka 16.170 korban jiwa di Turki. Namun, media massa asing dan lokal Turki sudah memperbarui angka itu menjadi sekitar 17.000-an. Menurut laporan laman surat kabar Hurriyet, tim SAR berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan warga yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat guncangan gempa. Kerabat orang-orang yang terjebak di balik reruntuhan itu berada di sekitar reruntuhan untuk memastikan keluarga mereka selamat atau mendapatkan pertolongan. Sementara itu di Suriah, konvoi bantuan PBB untuk pertama kalinya memasuki daerah barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak yang menjadi salah satu daerah terparah yang terdampak gempa. Wilayah itu sebelumnya diblokade oleh pasukan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al Assad. Wall Street Journal juga melaporkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk membangun kembali setiap rumah yang ambruk dan hancur karena gempa. Erdogan juga mulai menerapkan hukum darurat yang terakhir kali dia terapkan setelah percobaan kudeta pada 2016.***