Pengamat Kritik Pasal Kelalaian dalam Kasus Tewasnya Warga Sambas karena Leher Patah Diduga Dipiting Kades

PONTIANAK, insidepontianak.com - Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar mengkritik penggunaan pasal kelalaian dalam penanganan kasus tewasnya Marap (52) warga Sambas yang kini ditangani Polres setempat.

Menurutnya, pasal kelalaian itu mencederai rasa keadilan. Sebab, korban diduga tewas karena patah tulang leher setelah dipiting kepala desa berinisial HR, yang awalnya datang melerai keributan antara korban dengan keluarganya.

"Ini bukan kelalaian. Sangat aneh kalau menggunakan pasal kelalaian," kata Herman Hofi Munawar, kepada Insidepontianak.com, Minggu (28/5/2023).

Menurut Herman, penyidik seharusnya mengenakan Pasal 338 tentang Pembunuhan. Sebab, tidak mungkin jika terlapor hanya bermaksud menenangkan dan melerai tapi caranya memiting leher korban. Apalagi, hingga menyebabkan korban diduga alami patah leher.

"Makanya penyidik jangan tergesa-gesa menggunakan pasal kelalaian. Aspek keadilan mesti dipertimbangkan," pesannya.

Di sisi lain, dia juga mengkritik pola komunikasi kepala desa yang masih sangat lemah. Kades terkesan hanya terkesan menggunakan otoritas jabatannya dari pada membangun komunikasi yang baik. Semestinya Kades mengedepankan komunikasi yang efektif.

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Umumnya komunikasi kepala desa sangat lemah," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Sambas bernama Marap (52) meregang nyawa diduga karena alami patah leher. Korban merupakan penyandang disabilitas tunawicara.

Leher korban patah diduga akibat dipiting oleh Kepala Desa Tebuah Elok berinisial HR yang datang melerai saat korban terlibat keributan dengan keluarganya karena perselisihan sengketa tanah, Minggu (9/4/2023).

Sejak kejadian itu, korban sakit selama enam minggu. Keluarga membawa korban ke rumah sakit. Hasil rontgen, diduga tulang leher korban patah. Korban meninggal dunia pada Minggu (21/5/2023).