Pj Gubernur Kalbar Paparkan Potensi dan Kerawanan di Wilayah Perbatasan kepada Dewan Ketahanan Nasional

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pj Gubernur Kalbar, Harisson menerima kunjungan kerja rombongan Dewan Ketahanan Nasional, yang dipimpin Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, Selasa (31/10/2023).

Kunjungan kerja dalam negeri atau KKDN Dewan Ketahanan Nasional ini, sekaligus membicarakan tentang potensi dan kerawanan Kalbar, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Harisson memaparkan, Kalbar memiliki potensi ekonomi yang strategis sebagai wilayah perbatasan. Hanya saja, berbagai potensi itu belum dapat digarap secara maksimal karena terkendala berbagai persoalan.

"Permasalahan kita seperti aspek fisik, infrastruktur, sosial, ekonomi, kependudukan, pertahanan dan beberapa aspek lainnya. Maka dari itu, sangat diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak," ucapnya.

Di sisi lain, disampaikannya pula persoalan kerawanan tindak pidana di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia. Seperti penyelundupan narkoba dan barang-barang ilegal yang masih terus terjadi hingga saat ini.

Selanjutnya, jalur tikus perbatasan juga kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab menyelundupkan pekerja migran ilegal.

Ia berharap, permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan ini dapat teratasi dengan baik lewat kolaborasi melibatkan berbagai stakeholder.

"Karena wilayah perbatasan merupakan pasar potensial yang dapat dikelola dan dimanfaatkan, tidak hanya produsen internal di wilayah tersebut tetapi juga secara nasional," ucap Harisson.

Pertemuan bersama KKDN Wantannas RI ini diharapkan dapat menghasilkan perumusan arah yang strategis dan prioritas pengembangan khususnya pada kawasan perbatasan.

"Saya berharap hasil pelaksanaan KKDN ini nantinya dapat semakin mendukung pemberdayaan potensi kawasan perbatasan, bukan hanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, tapi juga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan," harapnya.

Sementara itu, Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, menyampaikan, kunjungannya ke Kalbar sangat penting dalam rangka pembinaan ketahanan, menjamin keselamatan bangsa dan negara, serta pemetaan risiko pembangunan nasional.

"Kunjungan ke Kalimantan Barat kami nilai cukup penting, karena berkaitan dengan masalah kegiatan transnasional," katanya.

Menurutnya, isu pengamanan di jalur transnasional terus menjadi perhatian negara. Pasalnya, banyak praktik ilegal yang sangat merugikan. Seperti perdagangan orang, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan barang-barang ilegal lainnya.

"Berdasarkan data, kurang lebih 330 kasus tindak pidana di wilayah perbatasan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Di bulan tersebut, sudah melampaui total kasus sepanjang tahun yang lalu yang hanya sebanyak 173 kasus," ungkapnya.

Tindak pidana paling banyak terjadi di wilayah perbatasan, yaitu kasus perdagangan orang atau TPPO sebanyak 244 kasus, kemudian penyelidikan barang ilegal sebanyak 49 kasus, dan tindak pidana narkoba 29 kasus, serta penyelundupan senjata terjadi 8 kasus.

"Kami berharap kehadiran Tim Wantannas RI di Kalimantan Barat bisa menjadi dinamisator, perekat, pendorong, dan booster bagi seluruh stakeholder yang ada untuk menghadapi serta menanggulangi kejahatan transnasional," harapnya.***