Langgar Pedoman Organisasi, Kadin Mempawah Pertanyakan Pengurus Carateker Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com - Menunjuk dan menetapkan pengurus Carateker Kota Pontianak, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mempawah Sabli Awaludin periode 2020-2025 mempertanyakan langkah Pengurus Careteker Kadin Kalbar tersebut.

Menurut Ketua Kadin Kabupaten Mempawah Sabli Awaludin, langkah yang dilakukan oleh Pengurus Carateker Kadin Kalbar tersebut telah melanggar mekanisme dan pedoman organisasi Kadin.

"Apa yang dilakukan oleh Pengurus Carateker Kadin Kalbar tersebut saya nilai telah melanggar mekanisme organisasi, kan tidak masuk akal pengurus Carateker mengcaratekerkan pengurus di tingkat kota yang telah defenitif oleh Ketua Kadin Kalbar," kata Ketua Kadin Kabupaten Mempawah Sabli Awaludin pada Senin (15/4/2024).

Sebagaimana diketahui, Ketua Kadin Kalbar Periode 2020-2024 Joni Isnaeni tidak dapat menjalankan roda organisasi lantaran tengah menjalani proses hukum. 

Situasi tersebut menyebabkan Ketua Umum Kadin M Arsyad Rasjid menunjuk susunan kepengurusan sementara melalui surat nomor Skep/070/DP/II/2023. Surat tersebut dikeluarkan pada 17 Februari 2023.

"Idealnya pengurus Carateker Kadin Kalbar itu fokus menjalankan roda organisasi yang ditinggalkan oleh Ketua Umum. Bukan justru melakukan aktivitas-aktivitas diluar kewenanganya," ujarnya.

Ia juga menjelaskan akan melayangkan surat kepada pengurus pusat untuk mempertanyakan kinerja para Pengurus Carateker Kadin Kalbar. 

Sabli menilai, pengurus Carateker yang ditunjuk sejak 17 Februari 2023 itu sama sekali tidak melakukan komunikasi, rapat atau pertemuan dengan Pengurus Kadin di seluruh Kabupaten/Kota.

"Jika merujuk pada SK, harusnya SK Pengurus Carateker Kadin Kalbar itu sudah berahir karena pengurus Caratekerkan dibatasi paling lambat 1 tahun," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Kadin Kota Pontianak Periode 2020-2025 Muhammad Rival. 

Dirinya merasa sangat kecewa dengan langkah Pengurus Carateker Kadin Kalimantan Barat. 

Ia mengaku sama sekali tak pernah dihubungi atau diundang rapat bersama Pengurus Carateker Kadin Kalbar.

Bahkan dirinya juga tidak mendapatkan surat pemberhentiaanya sebagai Ketua Kadin Kota Pontianak baik secara langsung maupun sebagai virtual.

"Saya merasa kecewa dan tidak terima. Bahkan hingga kini saya tidak pernah menerima adanya SK Carateker Kadin Kota Pontianak," ujarnya.

Selain itu, dirinya menilai gerakan dan komunikasi Pengurus Carateker Kadin Kalbar juga terkesan sangat tertutup. Selama setahun belakangan, tidak pernah melakukan komunikasi atau diundang rapat guna membahas program-program stretegis.

"Pasca ada penunjukan pengurus Carateker, Kadin Kalbar sama sekali belum pernah berkegiatan atau sekadar mengundang rapat. Tentu hal tersebut sangat disayangkan," tutupnya. ***