DPRD Kalbar Soroti PKR yang Tak Kunjung Realisasi, Minta Gubernur Negosiasi Lagi ke Pempus

PONTIANAK, insidepontianak.com - DPRD Kalbar soroti upaya pemekaran Kapuas Raya atau PKR yang tak kunjung teralisasi, saat penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2023, Rabu (8/5/2024).

Sebab, program itu telah menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023, Sutarmidji-Norsan. Namun gagal dilakukan.

Juru bicara DPRD Kalbar, Rasmidi mengatakan, pemekaran Kapuas Raya bahkan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kalimantan Barat.

"Salah satu janji pemerintah, yaitu pembentukan Kapuas Raya,” katanya.

Tapi, upaya medorong pemekaran Kapuas Raya tak kunjung berhasil. Alasannya, pemerintah pusat melakukan moratorium.

Namun nyatanya, pemerintah pusat juga meloloskan pemekaran empat provinsi baru di Papua. Di antaranya, Papua Barat, Monokwari, Papua, dan Jayapura.

"Ini menjadi sinyal kuat kegagalan janji ini (Kapuas Raya)," kata Rasmidi.

Karena itu, DPRD Kalbar meminta Pj Gubernur Kalbar terus melanjutkan negosiasi ke pemerintah pusat untuk mendorong Provinsi Kapuas Raya dibentuk.

Sebab pemekaran wilayah Kalbar Timur ini diyakini menjadi solusi percepatan dan pemerataan pembangunan. Pun sudah menjadi impian masyarakat sejak tahun 2000. (Andi)***