Pj Gubernur Kalbar: Pemerintah Harus Duduk bersama Sejahterakan Nelayan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kesejahteraan nelayan, keberlanjutan sumber daya laut, serta penguatan organisasi nelayan. 

Pj Gubernur Kalbar Harisson yakin dengan semangat gotong royong yang kuat, Kalbar dapat mencapai suatu tujuan bersama. 

"Tapi kalau tidak keroyokan antara Kementerian Kelautan, antara DPD HNSI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nelayan itu sendiri untuk memecahkan masalah kita ini tidak bisa," ungkap Pj Gubernur Kalbar Hariason saat membuka Musyawarah Daerah III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Hotel Maestro Pontianak, Minggu (14/7/2024).

Diakui Harisson pemerintah harus duduk bersama dan ada niat untuk mensejahterakan nelayan.

"Kalau nelayan sejahtera Pemerintah Provinsi juga akan sejahtera karena akan ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat," pintanya.

Dalam musyawarah ini, ia berharap musyawarah ini dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan perumusan langkah - langkah konkret.

"Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan," harapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kalimantan Barat adalah hal yang sangat penting.

Sebagai Provinsi yang bertetangga langsung dengan negara Malaysia nantinya untuk mengekspor Ikan itu seharusnya jangan dari Jakarta.

Pj Gubernur Kalbar Harisson berharap jika ekspor ikan janganlah dari Jakarta, terutama untuk Kalimantan Barat ekspor untuk ikan tidak dibawa dulu ke Jakarta lalu di ekspor keluar. 

Karena Kalbar telah memiliki pelabuhan laut ekspor di Kijing serta Kakanwil Bea dan Cukai sangat mendorong dan akan membantu saat mau mengekspor. 

"Jadi nanti Kepala Dinas Kelautan benar-benar memperhatikan apa yang harus kita lakukan supaya ekspor itu bisa langsung," tutupnya. ***