Program Lingkungan Hidup Diharapkan Jadi Fokus di Pilkada 2024

PONTIANAK, insidepontianak.com - Diskusi publik bertema "Mengulik Gagasan dan Program Lingkungan Hidup Cagub–Cawagub Kalbar pada Perhelatan Pilkada 2024" digelar.

Diskusi dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak.

Diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktivis lingkungan, akademisi, serta perwakilan masyarakat.

"Kegiatan ini bertujuan menggali lebih dalam visi, misi, dan program lingkungan hidup yang diusung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar," tutur Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Hendrikus Adam di Pontianak.

Adam menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas dan pemerintah dalam menghadapi isu lingkungan hidup.

"Kolaborasi menjadi kunci penting untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan di Kalimantan Barat, termasuk dalam mengatasi masalah monopoli tanah yang sering menjadi sumber konflik," tuturnya.

Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan bijak berdasarkan komitmen calon terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan pada Pilkada 2024.

"Diskusi ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang mampu menghadirkan solusi nyata terhadap permasalahan lingkungan," kata Adam.

Menurutnya, kegiatan diskusi meminta paslon memaparkan gagasan dan program lingkungan hidup disadari bahwa isu lingkungan hidup selama ini dalam kontestasi masih terpinggirkan. 

Kurang menjadi perhatian peserta dalam Pilkada 2024, karena jarang masuk dalam alat peraga kampanye maupun disampaikan langsung oleh paslon. 

Mereka hanya menyampaikan respon terhadap isu lingkungan manakala ditanya warga dan atau saat debat publik dilangsungkan. 

Ketidak hadiran Paslon Gub/Wagub pada diskusi publik semakin menegaskan tidak seksinya isu lingkungan hidup dan kian terpinggirkannya isu ini bagi peserta pilkada.

Adam juga menjelaskan bahwa visi dan misi lingkungan hidup yang diusung pasangan calon tidak hanya menjadi alat bagi kandidat, tetapi juga bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaannya setelah Pilkada 2024.

"Pemilih harus memahami gagasan, rekam jejak, dan program kandidat agar keputusan yang diambil tidak sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar bertanggung jawab," katanya.

Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Hukum UMP, Anshari Dimyati, menyampaikan pentingnya perhatian kandidat terhadap isu lingkungan. 

"Kita berharap ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki perhatian serius terhadap isu lingkungan, karena ini menjadi aspek krusial dalam pembangunan Kalbar," kata Anshari.

Namun, Anshari mengakui bahwa agenda diskusi ini diadakan dalam waktu yang cukup padat di masa kampanye. 

"Hanya satu tim pasangan calon yang hadir, tetapi kita tetap mengupayakan diskusi ini memberikan dampak positif," katanya.

Ketua AJI Pontianak, Rendra Oxtora, mengungkapkan kecewa karena harapan untuk menghadirkan semua pasangan calon tidak sepenuhnya terpenuhi. 

"Walau begitu, kami tetap optimistis bahwa diskusi ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang peduli terhadap kelestarian lingkungan," kata Rendra.

Ia juga menyoroti sejumlah kasus kerusakan lingkungan akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek ekologis. 

Dijelaskan Ketua AJI Pontianak semua merasakan dampaknya, seperti banjir yang kerap melanda, angin puting beliung, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya yang sekarang semakin seringkita rasakan. 

"Oleh karena itu, bijaklah menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang peduli lingkungan," tuturnya.

Diskusi ini menggarisbawahi bahwa komitmen pasangan calon terhadap isu lingkungan hidup harus menjadi salah satu pertimbangan utama bagi masyarakat dalam Pilkada 2024. 

Dengan memahami visi, misi, dan rekam jejak kandidat, pemilih diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan Kalimantan Barat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Walhi, Fakultas Hukum UMP, dan AJI Pontianak menegaskan bahwa diskusi ini bukan sekadar forum.

Melainkan langkah awal menuju pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan inklusif terutama jelang Pilkada 2024. ***