Federasi Serikat Buruh Kalbar Sawit Desak Pemerintah Buat Aturan Khusus Ketenagakerjaan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Federasi Serikat Buruh Kalimantan Barat,  mendesak pemerintah segera membuat aturan ketenagakerjaan khusus buruh kelapa sawit. 

Mereka menilai, aturan ini sangat diperlukan untuk memastikan, hak-hak buruh kepala sawit terlindungi. 

Ketua Federasi Serikat Buruh Kebun Sawit (FSBKS) Kalbar, Yublina Yuliana Oematan mengatakan, ada banyak persoalan yang dialami buruh sawit yang selama ini belum mendapat perhatian pemerintah. 

Di antaranya, masih banyak buruh perkebunan kelapa sawit yang menjadi buruh harian lepas tak dikontrak perusahaan. 

"Ada juga yang dikontrak, tapi kontrak kerja tak diberikan ke pekerja," ucap Yublina Yuliana Oematan, Jumat (7/2//2024). 

Di samping itu, nasib para buruh juga jauh dari sejahtera, karena banyak digaji di bawah UMK. Gaji mereka juga di potong tanpa kejelasan, bahkan, ada yang tidak mendapat perlindungan BPJS. 

Kondisi kerja juga kerap tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Misalnya ada banyak perusahaan yang tak menyiapkan APD. Padahal, para buruh bersentuhan langsung dengan bahan kimia.  

Tak hanya itu saja, masih ditemukan praktik intimidasi bagi pekerja yang hendak bersuara dan bergabung dalam serikat buruh. 

"Kami menyerukan agar pemerintah dan perusahaan agar meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan," katanya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Teraju Indonesia di Kalimantan Barat, Agus Sutomo mengatakan, persoalan yang dialami buruh kelapa sawit merupakan pelanggaran HAM yang berulang. 

"Pelanggaran HAM yang terjadi, belum sama sekali jadi perhatian pemerintah. Padahal, kita kini punya Kementerian HAM," katanya. 

Menurut Sutomo, kasus pelanggaran yang menimpa buruh kelapa sawit teramat banyak. Ada buruh yang disambar buaya, dipatok ular hingga alami buta mata yang terjadi di Kabupaten Sintang. 

"Tapi tidak ada kepedulian perusahaan terhadap mereka. Apalagi pemerintah. Yang mereka pikirkan bagaimana mendapat keuntungan dan keuntungan," sambungnya. 

Sutono juga membeberkan banyak buruh perkebunan kelapa sawit yang sudah masuk masa pensiun masih dipekerjaan. Praktik culas ini tak lain upaya perusahaan menghindari pesangon. 

Karena itu, Sutomo mendesak agar pemerintah, perusahan, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.

"Pastikan perusaahaan memberi kontrak yang jelas dan memenuhi kewajiban ketanagakerjaan," ujarnya. 

Ia juga berharap perusahaan meningkatkan kesehatan dan selamatan kerja dengan menyediakan APD yang standar, melindungi kebebasan berserikat dan menghentikan intimidasi terhadp pekerja. 

"Kami juga berharap pemerintah membuat aturan ketenagakerjaan khusus di sektor kelapa sawit. Ini sebelumnya sudah diusulkan federasi kepada kepala dinas tenaga kerja," imbaunya.

Ia juga mengajak pemerintah dan GAPKI melakukan assesment terkait hak kerja buruh.

"Perusahaan jangan hanya mau mengambil keuntungan besar. Tapi hak-hak mereka tak terpenuhi," tegasnya.***