Zulfydar Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Asal Tak Ganggu Pembangunan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kalbar, yang mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Efisiensi mulai diterapkan dengan pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga 50 persen. Selain itu, juga mengurangi kegiatan-kegiatan di hotel, dan menerapkan penghematan listrik. 

Namun, dia menekankan agar pemangkasan anggaran tidak dilakukan untuk sektor-sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Utamanya infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta program kesejahteraan masyarakat. Sebab, sektor ini masih sangat dibutuhkan masyarakat. 

Untuk diketahui, kebijakan pemerintah pusat berdampak pada pemangkasan transfer pusat yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp215,4 dari total Rp3,2 triliun. 

"Fraksi PAN mendukung upaya pemprov melakukan efisiensi, dengan memangkas anggaran yang tak terlalu urgent, seperti perjalanan dinas, mengurangi kegiatan seremonial di hotel, dan mengalihkanya untuk kegiatan yang lebih produktif," kata Zulfydar, Kamis (13/2/2025). 

Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat itu, apa yang dilakukan Pemprov Kalbar sejalan dengan keinginan Presiden Republik Indonesia. 

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan agar ada pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial seperti perjalanan dinas, studi banding dan FGD. 

Menurutnya, ada banyak cara yang dapat dilakukan di era digital saat ini. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. 

"Di era digital saat ini pertemuan yang tidak terlalu ramai, bisa dilakukan mengunakan zoom meting. Tidak perlu pertemuan tatap muka, tapi yang terpenting adalah urgensi pertemuan itu," tuturnya. 

Namun, demikian dia mengingatkan untuk program kesejahteraan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat jangan sampai dipangkas. 

Misalnya saja, infrastruktur Kalbar, yang saat ini rusak parah, lalu sarana pendidikan yang masih perlu pemerataan sekolah. Hingga sektor kesehatan masyarakat yang masih memerlukan perhatian. 

Menurut Legislator dapil Kota Pontianak ini, efisiensi anggaran juga berdampak pada pelaku usaha jasa perhotelan. Sebab, dengan kebijakan ini mereka otomatis pendapatan mereka akan berkurang. 

Namun demikian, dia mendorong agar ada inovasi yang dilakukan Pemerintah dan pelaku usaha pengusaha dan bekerja sama dengan pemerintah menggelar berbagai kegiatan. Sehingga, orang datang ke Kalbar menginap dan tetap dapat menyumbang PAD. 

"Pemerintah harus melakukan event yang dikerjakan dengan pihak hotel, misalnya paket pariwisata 3 hari 4 malam, dan 4 malam 5 hari sehingga dapat meningkatkan tamu di hotel," ungkapnya. 

Di samping itu, dia juga mendorong agar ada inovasi yang dilakukan Pemerintah dalam upaya peningkatan PAD. Potensi yang ada di Kalbar, diminta harus benar-benar digarap maksimal. Termasuk pendapat sektor bagi hasil.

Selama ini, Zulfydar menyebut, banyak potensi Kalbar, di sektor sumber daya alam. Diantaranya ekspor kratom, bauksit, CPO, termasuk hasil pertanian lainya. Semua harus tercatat dengan baik, dan bagi hasil harus dihitung secara berkeadilan.

Namun, selama ini, pendapatan ekspor hasil pertanian Kalbar untuk daerah lain, yang mendapat keuntungan adalah daerah lain. Karena itu, dia meminta agar seluruh produk yang keluar dari Kalbar harus tercatat di Kalbar. Ekspornya harus dilakukan melalui pelabuhan internasional yang ada di Kalbar. 

"Kami minta seluruh ekspor hasil pertanian Kalbar baik CPO, kratom dan bauksit yang dikirim ke Jakarta, dan daerah lain harus tercatat di Kalbar. Karena ini pendapatan kami, jangan sampai, Kalbar punya produk, bagi hasilnya masuk ke daerah lain," pungkasnya.***