Komisi III Apresiasi Pendapatan Kalbar Peringkat 3 Nasional, Dorong Sinergi Pemda Pungut Pajak

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) patut berbangga! Pendapatan daerah Kalbar kini berhasil menembus posisi ketiga secara nasional, sebuah pencapaian gemilang yang diapresiasi langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf.

Menurut Syarif Amin, torehan ini membuktikan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah optimal. Namun, ia optimis angka tersebut dapat ditingkatkan lebih jauh lagi, asalkan ada sinergi kuat antara Pemprov Kalbar dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Tren positif ini harus menjadi suntikan semangat bagi kabupaten dan kota untuk lebih agresif menarik pajak," tegas Syarif Amin. Apalagi, dengan adanya kebijakan opsen pajak yang memungkinkan daerah mendapat pendapatan lebih cepat, di mana 60 persen dari pajak langsung masuk ke kas daerah kabupaten/kota, sementara 30 persen ke provinsi.

Bergerak Bersama Buru Perusahaan "Nakal"

Untuk memaksimalkan potensi pendapatan, Syarif Amin mendesak agar petugas pajak dari kedua tingkatan pemerintahan bergerak bersama.

"Termasuk menjangkau perusahaan-perusahaan 'nakal' yang abai membayar pajak kendaraan," ungkapnya.

Tak hanya itu, Komisi III juga mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendapatan daerah di Kabupaten Landak dan Kubu Raya. Kedua daerah ini dinilai memiliki potensi besar dari sektor pajak kendaraan bermotor, terutama dari perkebunan dan pertambangan.

"Landak misalnya, dari segi geografis jauh dari Pontianak, selain itu pendapatannya juga lebih besar dibanding daerah lain seperti Mempawah. Jadi alangkah baiknya mereka punya UPT sendiri," tambah Amin.

Wakil rakyat dapil Kubu Raya-Mempawah ini juga mendorong perbaikan regulasi di tingkat daerah, termasuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan patuh membayar pajak.

"Kita butuh aturan yang kuat. Bila perlu ada razia kendaraan perusahaan untuk pastikan semua sudah bayar pajak," kata politisi Nasdem Kalbar ini.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Syarif Amin optimis Kalbar akan mampu mencapai target PAD 2025. Ia mengajak seluruh kabupaten/kota di Kalbar untuk bangkit dan memanfaatkan peluang yang ada.

"Sekarang waktunya semangat. Karena apa yang didapat langsung dirasakan oleh daerah. Tidak ada lagi alasan untuk lambat atau menunda," pungkasnya.

Inovasi GoKatan Bapenda Permudah Pembayaran Pajak. Sementara itu, Kepala Bapenda Kalbar, Muhammad Bari, memastikan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Salah satunya melalui layanan Go Kecamatan (GoKatan). Inovasi jemput bola ini dinilai berhasil mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Bari menjelaskan, GoKatan merupakan salah satu dari beberapa inovasi yang digulirkan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Kenapa dilakukan karena masyarakat yang ada di Kabupaten sulit mengakses pelayanan," terang Bari, menekankan pentingnya mendekatkan pelayanan bagi warga di daerah terpencil.

Bapenda optimis dapat mengulang, bahkan melampaui, capaian gemilang di tahun 2024 ini, di mana pendapatan Provinsi Kalbar berhasil menembus posisi tiga besar nasional.

"Ini akan terus kita tingkatkan, dan akan diperkuat melalui sinergi optimal dengan pemerintah kabupaten dan kota, terutama dengan penerapan kebijakan opsen pajak," tutup Bari. (Andi)