Kompak Tolak Transmigrasi dari Luar Kalbar: "Jangan Pindahkan Masalah ke Sini”

PONTIANAK, insidepontianak.com - Gelombang penolakan terhadap program transmigrasi dari luar daerah terus menguat di Kalimantan Barat. 

Keresahan warga kian pecah, hingga ratusan warga yang tergabung Aliansi Masyarakat Peduli Kalbar menggereduk Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/7/2025).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Koordinator Lapangan aksi, Endro Ronianus mengatakan, bahwa penolakan ini didasarkan pada sejumlah temuan di lapangan, termasuk ketimpangan perlakuan antara warga lokal dan transmigran.

“Kita menolak program transmigrasi dalam bentuk apapun," kata Endro.

"Jangan pindahkan masalah ke sini," tambahnya.

Menurutnya, sampai hari ini masih banyak informasi yang disembunyikan. Salah satu contohnya, permukiman transmigran dapat fasilitas listrik, sedangkan warga lokal satu kilometer di dekatnya tidak mendapat layanan yang sama.

"Program transmigrasi hanya menguntungkan pihak luar, sementara masyarakat lokal justru terpinggirkan," nilainya.

Ia menyoroti, program revitalisasi transmigrasi yang menurutnya tidak menyentuh kebutuhan warga setempat.

“Masyarakat lokal tetap jadi korban. Kita tidak ingin Kalimantan Barat jadi ladang pemindahan masalah,” katanya.

Di samping itu, Endro mengungkapkan, bahwa dalam beberapa kasus, fasilitas yang diberikan kepada transmigran justru berakhir dijual ke perusahaan, bukan dimanfaatkan oleh warga penerima program. 

Oleh karena itu, ia mendesak agar hak atas tanah dan hunian dikembalikan kepada masyarakat lokal.

“Jika tuntutan ini tidak direspons, kami akan menuntut Menteri Transmigrasi mundur dari jabatannya,” tegas Endro.

Sementara itu, penolakan serupa juga datang dari Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan. Dalam pernyataannya, ia dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak mendukung program perpindahan penduduk dari luar Kalbar.

Ia menilai, bahwa masih banyak warga Kalbar yang miskin, tidak punya pekerjaan, rumah, atau lahan. Di mana yang seharusnya menjadi prioritas.

"Jangan sampai kita memindahkan kemiskinan dari luar ke sini,” kata Krisantus.

Ia juga menegaskan bahwa populasi Kalbar sudah cukup padat, dan ke depan akan terus berkembang. 

Oleh karena itu, menurutnya sumber daya alam di Kalbar seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kalau program transmigrasi untuk masyarakat lokal, kita dukung. Tapi kalau dari luar Kalbar, kita tolak,” pungkasnya. (Greg)