Pemprov Kalbar Sambut Positif Raperda Inisiatif DPRD Buat Genjot PAD

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik Raperda inisiatif DPRD Kalbar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Raperda inisiatif sebelumnya disampaikan DPRD Kalbar sebagai respons atas proyeksi penurunan pendapatan daerah di 2026.

Proyeksi penurunan PAD terjadi akibat kebijakan opsen pajak, ditambah dana bagi hasil pajak yang juga dikurangi dan tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak PKB juga rendah. 

Sekda Kalbar, Harisson mengatakan, dari sekitar 3 juta lebih kendaraan yang tercatat di Kalimantan Barat, baru sekitar 900 ribu yang aktif membayar pajak.

“Artinya, hanya sekitar 30 persen pemilik kendaraan bermotor yang rutin membayar pajak. Ini tentu menjadi persoalan serius karena PKB merupakan tulang punggung PAD kita,” katanya, Jumat (22/8/2025). 

Rendahnya pendapatan pajak PKB tak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Tapi juga akibat akses masyarakat membayar pajak juga masih terbatas, karena umumnya hanya bisa dilakukan di ibu kota kabupaten atau kota.

“Kadang biaya transportasi ke lokasi pembayaran justru lebih mahal daripada nominal pajak yang harus dibayar. Ini membuat masyarakat enggan menunaikan kewajiban,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalbar tengah menyiapkan sejumlah terobosan. Yang sudah dilakukan adalah memperluas layanan pembayaran hingga ke tingkat kecamatan, bahkan desa, melalui kerja sama dengan perbankan dan layanan berbasis aplikasi. 

“Ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan dan mendongkrak PAD,” ujarnya.

Sementara legislatif juga berperan mendorong peningkatan PAD lwat regulasi yang diusulkan. Karena itu, Harisson mengapresasi langkah sigap DPRD. 

“Pemerintah Provinsi mendukung inisiatif dewan untuk menyusun perda-perda yang nantinya diarahkan bagi peningkatan pendapatan asli daerah kita," imbuhnya. 

Ia pun berharap perda inisiatif DPRD dapat segera terwujud guna meningkatkan pendapatan daerah.***