Delapan Fraksi Sepakati APBDP 2025, Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Mendasar Rakyat

PONTIANAK, insidepontianak.com - Delapan Fraksi DPRD Kalimantan Barat, menyepakati Rancangan Perubahan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda. 

Persetujuan ini disampaikan delapan fraksi saat menyampaikan pendapat akhir dalam paripurna DPRD Kalbar, Kamis (4/9/2025). 

Adapun paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Aloysius dan dihadiri Wakil Ketua, Gubernur Kalbar, Ria Norsan. 

Untuk diketahui, terdapat penyesuaian postur APBDP 2025 di mana pendapatan daerah turun dari Rp5,994 triliun menjadi Rp5,976 triliun.

 Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat dari Rp6,144 triliun menjadi Rp6,280 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan signifikan, dari Rp200 miliar menjadi Rp304 miliar, yang sebagian besar bersumber dari Silpa. 

Juru bicara Fraksi PAN DPRD Kalbar, Yuliani, menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh dimaknai sekadar instrumen penyesuaian fisikal, melainkan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat Kalbar. 

“Alokasi APBD perubahan harus diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," kata Yuliani. 

Wakil rakyat dapil Ketapang-Kayong Utara itu minta masyarakat Pemerintah harus menjaga inflasi, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan petani dan nelayan. 

Yuliani juga menekankan pentingnya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah Kalbar.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan optimalisasi sumber pendapatan dengan meninjau ulang dana bagi hasil, dan mencari potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat. 

Sebab, Kalbar merupakan daerah penghasil CPO tambang serta berbagai sumber daya alam lainya. Namun, potensi ini belum optimal didapat Kalbar. 

Yuliani juga melarang pemerintah mengatasi defisit fisikal dengan kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat. 

Fraksi PAN juga mencatat situasi politik terkini, di mana sepanjang Agustus lalu terjadi serangkaian aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat. Gelombang aksi tersebut, kata Yuliani, merupakan cermin kegelisahan rakyat yang tidak boleh diabaikan.

“Suara rakyat adalah amanat moral yang harus dihormati dan direspons oleh pemerintah. Perubahan APBD hanya akan bermakna jika ia benar-benar menjadi instrumen keberpihakan kepada masyarakat, bukan sekadar permainan angka,” tegasnya.

 Fraksi PAN menyepakati pengesahan APBD, dan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar perubahan APBD 2025 dapat menjawab kebutuhan rakyat Kalbar secara nyata, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pemerataan pembangunan.

Segera Eksekusi Program

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Musa berharap perubahan APBD 2025 dapat diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat yang mendambakan pemerataan pembangunan. 

Musa menyoroti sejumlah isu strategis yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan kebijakan perlindungan sosial. 

Menurutnya, PDI Perjuangan mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalbar lebih berani membuat terobosan menggali potensi pendapatan, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah segera mengeksekusi program pembangunan yang telah diprogramkan. Sebab, pelaksanaan program hanya tinggal beberapa bulan saja. Jangan sampai terjadi Silpa yang menghambat pembangunan. 

Tekankan Pengelolaan Aset 

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Nurani, Keadilan, Persatuan, Arif Joni berharap APBD Perubahan 2025 harus diselaraskan dengan  program dan visi-misi gubernur dan wakil gubernur. 

Ia berharap profesionalisme pengelolaan aset daerah harus diperhatikan. 

"Pengelolaan aset daerah penting untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. 

Arif optimis, potensi PAD masih bisa ditingkatkan. Sumbernya dari optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan.

" Kami menyambut baik upaya digitalisasi pendapatan, karena memberikan kemudahan bagi wajib pajak," ungkapnya. 

Ia berharap agar transaksi tunai dihindari untuk mencegah kebocoran. Disamping itu, dia mendorong agar percepatan realisasi program guna menghindari gagal proyek yang berakibat angka Silpa tinggi yang membuat pembangunan tertunda. (Andi)