Prabasa Desak Pemprov Kalbar Segera Eksekusi APBD Perubahan 2025

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, minta pemerintah provinsi tidak menunda-nunda pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025. 

Ia berharap, setelah hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diumumkan, anggaran itu bisa langsung dieksekusi di lapangan.

"Kami telah menyampaikan hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Perubahan 2025 yang sebelumnya sudah disetujui DPRD. Sekarang tinggal dilaksanakan oleh Pemprov” kata Prabasa Selasa kemarin. 

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar ini menegaskan, pemerintah daerah perlu segera bergerak agar program pembangunan yang sudah direncanakan tidak tersendat. Apalagi, waktu pelaksanaan APBD Perubahan tahun ini tinggal sekitar dua bulan.

“Kami harap pekerjaan fisik di lapangan, terutama proyek jalan di daerah seperti Ketapang, Sanggau, dan Sintang, bisa segera dimulai. Jangan sampai tertunda gara-gara urusan administrasi,” tegasnya.

Menurutnya, APBD Perubahan jadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi terbaru, termasuk mempercepat program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau anggaran cepat dieksekusi, masyarakat juga cepat menikmati hasilnya. Tapi kalau lambat, pembangunan ikut tersendat,” ujarnya.

Selain membahas APBD Perubahan, DPRD Kalbar juga mulai menyiapkan pembahasan APBD Murni 2026. Targetnya, rancangan itu bisa disahkan paling lambat akhir November.

“Sekarang kan kita sudah punya gubernur baru. Harapannya, APBD 2026 bisa segera disahkan supaya program prioritas seperti infrastruktur dan pelayanan publik bisa cepat dirasakan masyarakat,” tutup Prabasa.

Sebagai informasi, APBD Perubahan biasanya dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah dengan kondisi aktual. Lewat perubahan ini, pemerintah bisa mengalihkan anggaran ke program yang lebih mendesak atau menambah alokasi untuk proyek strategis yang sebelumnya belum terakomodasi.***