Pengamat Nilai Solusi Selesaikan Persoalan BBM dengan Instruksi Masih Lemah, Desak Pemprov Bentuk Satgas

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengamat kebijakan publik, Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar, menilai langkah Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM subsidi masih lemah dan belum menyentuh akar masalah.

Rencananya, dalam waktu dekat ini Wagub Krisantus akan mengeluarkan instruksi tegas yang ditujukan untuk Pertamina dan BPH terkait persoalan ini. 

Menurut Herman, instruksi yang dikeluarkan pemerintah provinsi tidak memiliki daya paksa yang kuat. Di samping itu, juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pengawasan. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri. 

“Instruksi yang dikeluarkan baik, namun bisa dijalankan, bisa juga tidak. Itu bukan solusi konkret. Harusnya Pemprov fokus memperkuat pengawasan dengan membentuk Satgas BBM di tingkat provinsi, juga kabupaten dan kota, kalau memang kita mau serius, ” tegas Herman kepada insidepontianak.com, Kamis (16/10/2025).

Herman menjelaskan, pembentukan Satgas BBM sangat dibutuhkan untuk memastikan pengawasan dan distribusi solar subsidi berjalan tepat sasaran.

Ia menilai, selama ini pemerintah daerah hanya bertindak reaktif tanpa sistem pengawasan yang kuat. Sistem pengawasan yang kuat itu harus melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, dan pelaku ekspedisi.

" Tim ini yang memantau langsung jalur distribusi BBM di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan yang dialami para supir angkatan tak boleh dianggap enteng, mengingat kelangkaan BBM subsidi berdampak ke sektor ekonomi. 

“Kalau distribusi BBM terganggu, distribusi barang ikut lambat. Biaya logistik naik, harga barang ikut melambung,” kata Herman.

Ia pun menyarankan pemerintah agar fokus memperkuat pengawasan.

 Pemerintah juga tidak boleh tutup mata dengan banyak laporan praktik culas pengisian BBM dengan tangki ganda, menggunakan drum dan jeriken, namun minim sanksi. 

Belum lagi, permainan harga solar dari semula  Rp6.800 per liter, tapi di lapangan dijual sampai Rp8.000. 

"Itu jelas pelanggaran. Tapi mana sanksinya? Tidak ada pencabutan izin, tidak ada tindakan tegas,” kritiknya.

Karenannya, ia mendesak Pemprov dan pemerintah kabupaten kota membentuk Satgas BBM. 

Ia yakin jika satgas ini bekerja dengan baik, praktek culas BBM subsidi dapat ditekan. 

 "Tanpa itu, kebijakan Pemprov hanya akan berhenti di atas kertas. Instruksi tidak cukup untuk menghentikan permainan BBM,” tegasnya.

Selain soal pengawasan, Herman juga mendorong agar jatah kuota BBM untuk Kalbar dievaluasi.

Ia menilai, kuota BBM Kalbar sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Sebab, jumlah kendaraan, pertumbuhan perusahaan sudah meningkat signifikan, namun distribusi masih mengacu pada data lama. 

“Makanya pemerintah juga harus menyampaikan kondisi terbaru ini ke Pertamina dan pusat,” pungkasnya (Andi)