Dituding Banyak Dewan Kayong Utara Enggan Masukan Pokir ke Dinas Pertanian dan Pangan, Maluru : Buktinya Ada 36 Paket dengan Nilai 5,8 Miliar

KAYONG UTARA, insidepontianak.com - Dinas Pertanian dan Pangan bersama DPRD terkesan tak sinkron dalam menyusun program. Hal ini dilihat dari beberapa statmen keduanya pada rapat lintas komisi di DPRD Kayong Utara beberapa waktu lalu. Sebelumnya, anggota DPRD Kayong Utara Bung Tomo mengatakan, bahwa besarnya potongan di Dinas Pertanian dan Pangan dalam kegiatan proyek pembangunan membuat beberapa anggota DPRD Kayong Utara enggan memasukan pokok pikiran di Dinas Pertanian dan Pangan. Padahal diakui Kadis Pertanian dan Pangan Maluru, di tahun 2023 ini saja pokir yang masuk ke Dinas Pertanian dan Pangan sebesar 5,8 miliar, dengan 36 jumlah kegiatan. "Di tahun ini (2023) masuk di kami (Dinas Pertanian dan Pangan) ada 36 paket dengan nilai kurang lebih 5,8 miliar. Namun saya tidak tahu ukuran banyak atau tidak banyaknya apa standarnya," ungkap Maluru, Rabu (31/5/2023). Diakui Maluru, pokok pikiran DPRD salah satu sumber anggaran dalam membangun di Dinas Pertanian. Ia pun merespon positif atas tuduhan yang disampaikan pihak DPRD, khususnya anggota DPRD dari partai Golkar Bung Tomo. "Pokir inikan salah satu sumber untuk pembangunan. Kalau saya menanggapi positif, ini cara (Bung Tomo) mengingatkan kami, ini lumrah terjadi. Kami juga akan menyampaikan pertanggungjawaban kami secara tertulis," tegas Maluru. Sebelumnya, anggota DPRD Kayong Utara Bung Tomo sesalkan tingginya potongan proyek di Dinas Pertanian dan Pangan. Diakui Tomo, potongan kegiatan proyek tersebut membuat banyak rekan - rekan DPRD enggan memasukan kegiatan proyek Pokok Pikiran (Pokir) di Dinas Pertanian dan Pangan. Padahal diakui Tomo sebagian besar masyarakat Kayong Utara menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan nelayan, sehingga memerlukan dukungan melalui program baik, Dinas maupun pokir DPRD. "Itu dikarenakan potongan kegiatannya beda dengan Dinas lain. Dinas lain itu, kalau saya lihat, hampir semua Dinas di Kayong ini, potongannya itu berkisaran 8 persen, kalau di PU itu kalau 200 juta, fisiknya sekitar 184 jutaan lah," ungkap Tomo saat memberikan tanggapannya pada rapat lintas Komisi bersama OPD di Kayong Utara beberapa waktu lalu. Besarnya potongan biaya ini dirasakan dirinya secara langsung ketika memasukan pokir di Dinas Pertanian dan Pangan di tahun lalu, yang mana salah satu pokir dari kader muda Golkar tersebut berkisaran diangka 100 juta namun saat realissasi fisik, anggaran yang tersedia sisa 74 juta. (Fauzi)