KPK Minta Pemda Optimalkan Sistem Elektronik Cegah Korupsi, Pemkab Ketapang Tegaskan Komitmen Efisiensi

KETAPANG, insidepontianak.com – KPK menekankan pentingnya strategi konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus efisiensi anggaran. 

Hal ini ditegaskan dalam rapat konsolidasi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada 6 Maret 2025, yang turut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto. 

KPK meminta pemerintah daerah serius mengoptimalkan sistem elektronik serta konsolidasi paket PBJ. Melalui surat atensi tertanggal 24 Maret 2025. 

Selain itu, KPK mengingatkan agar seluruh paket pengadaan dicatat dalam sistem elektronik dan segera dilakukan konsolidasi, terutama untuk paket sejenis.

“PBJ adalah area rawan korupsi. Dengan konsolidasi dan pemanfaatan e-audit, kita bisa meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran,” tegas perwakilan KPK dalam forum rapat melalui Zoom tersebut, Rabu (20/8/2025).

Sejumlah daerah, seperti Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah, disebut telah berhasil menerapkan konsolidasi PBJ dengan capaian efisiensi hingga miliaran rupiah. Namun, sebagian besar pemerintah daerah masih dinilai belum maksimal menindaklanjuti instruksi tersebut.

KPK menegaskan, kepala daerah, sekretaris daerah, hingga pengguna anggaran memiliki tanggung jawab penting memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. 

“Ini kesempatan baik untuk mencegah praktik korupsi di sektor PBJ. KPK siap menjadi mitra pendamping agar tata kelola keuangan daerah lebih bersih,” lanjut perwakilan KPK.

Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Sekda Repalianto menegaskan komitmen mendukung konsolidasi PBJ, sebagai langkah menjaga transparansi, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan memperkuat pelayanan publik.***