Menunggu Kebijakan 'Taubat Ekologi' Sujiwo

Aksi blusukan Bupati Kubu Raya, Sujiwo turun ke medan banjir menebar paket sembako, dinilai bagian dari empati dan respons cepat mengatasi situasi darurat. Tapi perlu diingat, peran bupati tak sekedar itu. Keberaniannya membuat kebijakan ‘taubat ekologi’ ditunggu, agar bencana ini tidak terus berulang di masa depan.

Sujiwo mengenakan sweater coklat, lengkap topi, kaca mata hitam, dan sepatu boot karet selutut, didampingi wakilnya, Sukiryanto turun ke lokasi banjir di Desa Lingga, Pancaroba, dan Teluk Bakung, Sungai Ambawang, pada Minggu (9/3/2025). 

Tiga desa yang dilanda banjir itu berada di jalur vital Trans Kalimantan. Sujiwo bersama Sukiryanto bagi-bagi sembako. Video blusukan mereka mengunjungi warga terdampak banjir beredar di media sosial. 

Sujiwo dikawal staf dan ajudan. Menaiki mobil dan menerobos genangan. Saat berada di lokasi banjir, dengan genangan tinggi, sang kepala daerah turun dari mobil dan beralih menumpangi perahu karet, untuk menemui warga secara langsung. 

“Kami menyerahkan 500 paket sembako. Bantuan ini akan terus digalang, termasuk dari pihak ketiga untuk kita salurkan,” kata Sujiwo dalam rilis resminya.

Pada Selasa (12/3/2025), bantuan nasi bungkus dikirimkan lagi kepada warga yang masih terisolir banjir di tiga desa tersebut. Sebanyak 15 unit perahu karet juga disiagakan untuk mempermudah distribusi logistik dan evakuasi bila diperlukan. Posko pelayanan kesehatan pun telah dibuat.

Sujiwo menginginkan penanganan bencana perlu respons cepat. Semua pihak akan dirangkul. Agar bisa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi bencana ini. Termasuk melibatkan TNI dan Polri.

Banjir yang tak kunjung surut di jalur Trans Kalimantan, dapat memicu inflasi. Karena pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat ke wilayah perhuluan Kalbar terhambat.

Sebagaimana diketahui, jumlah warga terdampak banjir di Desa Pancaroba, Desa Teluk Bakung, dan Desa Lingga sebanyak 830 Kepala Keluarga (KK) dengan total 3.039 jiwa.

Banjir terparah terjadi di Dusun Cangkok Manis, Desa Pancaroba, menyebabkan 368 jiwa terisolasi. Adapun di Dusun Panca Maju, ada 774 jiwa terisolasi. Bahkan banjir di Dusun Pancaroba menyebabkan 47 jiwa terisolasi.

Warga di Kecamatan Sungai Abawang menggunakan perahu karena lingkungan pemukimannya dilanda banjir. (Prokopim Pemkab Kubu Raya)

Banjir Musiman

Banjir menerjang tiga desa di jalur Trans Kalimantan, sebenarnya bencana berulang setiap kali musim hujan tiba. Bila banjir datang, praktis membuat aktivitas perekonomian di jalur Trans Kalimantan lumpuh total. Rumah terendam. Antrean mobil truk angkutan mengular.

“Akibat banjir kemarin, saya antre sampai 8 jam lebih baru bisa tembus ke Simpang Ampar,” kata Ari, sopir angkutan truk kepada Insidepontianak.com.

Ari hampir setiap bulan turun dari Pontianak ke Kabupaten Ketapang, membawa barang pesanan toko-toko langganan perusahaan tempatnya bekerja. Katanya, antre akibat banjir di jalur Trans Kalimantan, sudah makanan sopir-sopir setiap musim hujan datang. 

“Tentu saja, dampaknya pada materil. Terutama BBM kami jadi boros, karena antre sampai 8 jam lebih,” keluhnya.

Herman Sulaiman, warga Desa Tanjung Pasir, Ambawang, mengatakan banjir sudah terjadi hampir satu pekan tak kunjung surut. 

“Sekarang naik lagi akibat banjir kiriman dari arah hulu,” katanya, Selasa (11/3/2025).

Kondisi ini membuat ekonomi warga terdampak. Petani karet tak bisa noreh. Buah sawit banyak yang busuk, karena tak dipanen dan tak bisa diangkut. Banjir juga memicu penyakit kulit.

“Sudah banyak warga gatal-gatal,” katanya.

Menurut Herman, genangan banjir lama surut akibat pendangkalan Sungai Tayan dan Sungai Landak.

“Sepanjang sungai ini tak dikeruk, maka banjir akan terus terjadi di daerah kami bila turun hujan deras,” pungkasnya. 

Bupati Kubu Raya, Sujiwo menaiki perahu karet usai membagikan sembako kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang. (Prokopim Kubu Raya).

Menunggu Ide Besar Bupati

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalbar, Hendrikus Adam, menyebut aksi blusukan Sujiwo-Sukiryanto, bagi-bagi sembako kepada warga terdampak banjir di jalur Trans Kalimantan menunjukkan ekspresi empati, dan tanggung jawab moral sebagai pemipin. Namun belum menyelesaikan akar persoalan.

Karena, gebrakan kepala daerah yang ditunggu sejatinya adalah kebijakan dalam melakukan pengendalian banjir pasca-bencana itu berlalu, agar tak terus berulang di masa yang akan datang. 

Sujiwo sendiri bukan orang baru di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Ia pernah menjadi Ketua DPRD, Wakil Bupati periode 2019-2024, dan saat ini menjadi bupati. 

Sehingga dianggap sudah tahu betul akar persoalan yang menyebabkan banjir di jalur Trans Kalimantan. Menurut Adam, penanganan banjir memerlukan ide besar dan komitmen kuat dari pemimpin untuk pemulihan lingkungan dalam jangka panjang.

Di samping itu, juga perlu ide program jangka pendek, supaya setidaknya banjir bisa diminimalisir. Namun, bagi Adam, menemukan pemimpin yang punya komitmen seperti itu, dari waktu ke waktu secara berkelanjutan, tidak mudah. 

"Bahkan, isu lingkungan hidup saja setiap musim Pilkada selalu terpinggirkan dan tidak menjadi perhatian serius para Cakada," katanya. 

Padahal persoalan utama banjir jelas dampak dari kerusakan lingkungan akibat buruknya tata kelola alih fungsi lahan, ulah pemerintah yang terus memberikan izin konsesi. 

Bahkan, di Kubu Raya ditemukan satu perusahaan perkebunan kepala sawit yang diduga akan melakukan ekspansi merambah hutan. Perusahaan yang dimaksud adalah PT BAS.

Temuan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomot 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun dalam Kawasan Hutan yang Berproses atau Ditolak Permohonannya di Kementerian Kehutanan. 

Dari dokumen salinan Keputusan Menhut itu, PT BAS tercatat melakukan permohonan menggarap kawasan hutan seluas 13 hetare, dan permohonan itu berproses. 

Hingga saat ini, Insidepontianak.com, masih berupaya mengonfirmasi pihak perusahaan tersebut lewat telepon dan email yang bisa dihubungi.

Adam mendorong, perusahan yang sudah jelas melanggar aturan harusnya ditindak tegas. Kepala daerah mesti bersikap: cabut izinnya. Langkah konkret ini yang ditunggu. 

Setidaknya, dengan sanksi tegas, ada peringatan untuk perusahaan lain, agar tak merambah hutan, walau tak serta merta bisa menghentikan bencana ekologis. 

Sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa menjadi contoh. Ia tak melakukan bagi-bagi sembako saat bluskukan meninjau banjir yang menerjang wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Tapi lebih bekerja secara substansi. Ia mengecek langsung penyebab banjir. Wahana Hibisc Fantasy Puncak Bogor, dibongkar langsung. Karena dianggap melanggar aturan dan diduga menjadi biang masalah lingkungan di kawasan Bogor. 

Sementara Sujiwo di berbagai kesempatan, belum secara eksplisit menyampaikan langkah-langkah konkret dan strategis untuk meminimalisir persoalan banjir di jalur Trans Kalimantan, yang selalu jadi langganan di musim hujan.

Terbaru, ia hanya melaporkan kondisi banjir tersebut kepada Gubernur Kalbar dan menyebutkan, jika perosalan itu tak segera diatasi pasca-air surut, maka berdampak pada distribusi logistik di wilayah perhuluan Kalbar. Karena, genangan air telah membuat jalan rusak di beberapa titik, dan otomatis menghambat mobilisasi angkutan barang.

Insidepontianak.com sendiri juga sudah berupaya mengonfirmasi Sujiwo lewat pesan WhatsApp, dengan mengirimkan sejumlah pertanyaan tekait program mitigasi pencegahan banjir seperti apa yang akan dilakukannya ke depan? Namun hingga berita ini diunggah, belum dijawab.

Petugas Polsek Tayan Hilir mengamankan Jalan Trans Kalimantan yang terendam banjir. (RRI/Rangga)

Segera Normalisasi Sungai

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah mendorong penanganan banjir jangka pendek di Jalur Trans Kalimantan Kubu Raya.

Misalnya, melakukan pengerukan sungai segera, supaya begitu hujan deras turun, air tak meluap. 

Dengan begitu, ancaman banjir bisa diminimalisir. Kalaupun banjir masih terjadi, genangannnya diyakini tidak berlangsung lama. 

“Makanya, kami berharap, Balai Wilayah Sungai Kalimantan segera melakukan normalisasi sungai. Ini juga sesuai arahan Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Lasarus beberapa waktu lalu,” ucapnya. 

Sembari program jangka pendek itu dilakukan, pemerintah daerah juga harus merumuskan program konkret untuk pemulihan lingkungan.

"Kajian perbaikan kerusakan lingkungan juga harus dilakukan, seiring dengan perubahan fungsi lahan dan sedimentasi sungai yang menyebabkan banjir sering terjadi," lanjut Agus.

Pada akhirnya, banjir di jalur Trans Kalimantan, Kabupaten Kubu Raya, selama sepekan ini kembali menjadi pengingat, bahwa masalah alih fungsi lahan harus segera ditangani. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, demi mencegah bencana serupa di masa depan.(andi/abdul/greg)***