Dewan Kubu Raya Nilai Radar Bandara Supadio Hambat Perkembangan Investasi

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Sekretaris Komisi l DPRD Kubu Raya, Muhammad Iqbal menilai, radar milik Bandara Supadio di Jalan Adi Sucipto, menghambat investor untuk mengembangkan investasi di kawasan tersebut.

Sebab, bangunan di Kubu Raya dibatasi, demi menjaga sinyal radar penerbangan pesawat. Karena itu, otomatis gedung-gedung tak bisa berdiri dengan bertingkat-tingkat. 

"Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kubu Raya," kata Iqbal, saat ditemui Insidepontianak.com, Senin (14/4/2025)

Akibat dari pembatasan tinggi bangunan itu, banyak investor yang berwacana ingin membuat bangunan tinggi, seperti pusat belanja (mall), hotel, dan apartemen harus mengurungkan niatnya. 

“Banyak investor ingin membangun mall, hotel, bahkan apartemen, terhambat karena batasan ketinggian maksimal akibat radar, semuanya terhambat," lanjutnya.

Ia pun mendorong harus ada solusi regulasi tentang radar, agar investasi ke depan tidak lagi terhambat karena batasan tinggi bangunan. 

"Sebenarnya kalau ada komunikasi yang baik antarpemerintah daerah dan Bandara, radar tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang tidak mengganggu proyek investasi," tuturnya.

Ke depan, koordinasi itu harus dilakukan supaya para investor dapat diizinkan untuk mendirikan bangunan yang lebih tinggi.

"Semoga ke depannya perizinan bisa dipermudah," harapnya.

Selain itu, Iqbal menyorori kontribusi Bandara Supadio terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kubu Raya sangat minim, sebab hanya berasal dari sektor parkir.

“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada PAD dari parkir saja. Harus ada upaya menarik lebih banyak investor masuk," ucapnya.

Oleh karena itu, sebagai Anggota DPRD Kubu Raya, ia menyarankan kepada pemerintah agar dapat memperbanyak dan mendukung investor di Kabupaten Kubu Raya, guna meningkatkan PAD.

Diketahui, saat ini banyak sektor yang sudah mulai berkembang dan berpotensi meningkatkan PAD, seperti perkebunan sawit dan industri kuliner.

"Kami (DPRD) ingin pemerintah daerah dapat mempermudah investor dalam hal perizinan usaha. Dan pembangunan bisa segera dilakukan," pungkasnya.***