APBD Kubu Raya 2026 Turun Jadi Rp1,91 Triliun, Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD Kubu Raya menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,91 triliun, Selasa (23/9/2025).

Sebagaimana diketahui, angka itu menurun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp1,98 triliun.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengatakan, meski APBD menurun, fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor infrastruktur. 

Sebab, selaras dengan hasil survei Pemerintah Daerah yang menunjukkan 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan perbaikan infrastruktur.

“APBD itulah yang ditunggu-tunggu rakyat, karena di dalamnya ada amanat perda, hak-hak rakyat," kata Sujiwo.

Ia menilai, bahwa semakin cepat RAPBD disahkan, maka semakin cepat juga hak-hak rakyat bisa kita laksanakan. 

"Untuk itu, saya sudah instruksikan agar pada bulan Juni atau Juli tahun depan semua proses lelang, baik lelang maupun non-lelang, harus sudah tuntas,” tegas Sujiwo.

Menurut Sujiwo, pemenuhan mandat minimal 40 persen anggaran untuk infrastruktur menjadi komitmen bersama Pemkab dan DPRD. 

Namun, ia mengakui keterbatasan fiskal daerah membuat pencapaian target tersebut tidak mudah, mengingat transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan mengalami pemotongan.

“Kalau hanya mengandalkan APBD, bisa jalan di tempat saja sudah hebat. Tahun ini kita terbantu dengan masuknya kurang lebih Rp500 miliar dari pusat," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mengungkapkan, penurunan RAPBD 2026 dipicu berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Meski begitu, pihaknya memastikan roda pembangunan tetap berjalan.

“Dalam KUAPPAS yang sudah kita sepakati, APBD 2026 ditetapkan Rp1,91 triliun. Memang menurun dari tahun 2025 yang sebesar Rp1,98 triliun," kata Jainal.

Di samping itu, ia mengapresiasi kerja keras Bupati Sujiwo yang berhasil membawa masuk dana bantuan pusat senilai Rp500 miliar pada tahun anggaran 2025. 

“Itu perjuangan luar biasa, hasil komunikasi intensif dengan kementerian dan DPR RI,” tambahnya.

Dengan penurunan APBD 2026, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih ekstra. Legislator PKB itu, mengingatkan agar seluruh jajaran lingkup Pemkab Kubu Raya harus bergerak lebih cepat dan responsif. 

“Persoalan Kubu Raya luar biasa, maka kerjanya juga harus di atas luar biasa. Kalau kerja biasa-biasa saja, kita akan tertimpa masalah,” pungkasnya. (Greg)