APBD Landak 2026 Disetujui, Ketua DPRD: Jadi Landasan Visi Misi Kepala Daerah

LANDAK, Insedepontianak.com - DPRD Kabupaten Landak telah menyetujui Raperda APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Jumat (28/11/2025).

Adapun Raperda APBD Kabupaten Landak 2026 yang disetujui dengan rincian pendapatan daerah sebesar 1,2 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sementara itu, porsi belanda daerah mencapai Rp 1,3 triliun. Dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Ketua DPRD Kabupaten Landak, Herculanus Heriadi, menekankan pentingnya APBD ini sebagai keberlanjutan dari kepemimpinan kepala daerah.

​Setelah ditetapkan, dokumen APBD 2026 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi.

Proses evaluasi ini sangat penting karena Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

"Tentunya dengan telah dianggarkannya tadi, kami telah mendengar sendiri apa yang disampaikan dalam struktur APBD kita untuk Tahun Anggaran 2026," ujar Heriadi.

Ia menambahkan dalam pembahasan anggaran, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan dan catatan terhadap rancangan APBD tersebut.

Dia tidak menampik bahwa penyusunan APBD Landak menghadapi tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran. 

Berdasarkan Instruksi Presiden, Landak mengalami pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 215 miliar, atau lebih dari 17%.

"Kita menghadapi inefisiensi anggaran. Ini juga di tengah kita membahas KUA-PPAS, lalu ada lagi TKD dikurang. Di Landak ini kurang lebih 215 miliar, mungkin sekitar 17% lebih," katanya.

Menurut Heriadi, Pengurangan anggaran ini menuntut pemerintah daerah untuk benar-benar cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. 

"Tentunya ini menjadi perhatian kami, semoga nanti, karena nanti hal habis ini, ya tentu ini akan disampaikan ke Provinsi untuk dievaluasi lagi," tutupnya. (*)