Politikus PDIP Marah Tatkala Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot: 'Pemerintah Sulit Menjaga Netralitas'

PROBOLNGGO, insidepontianak.com - Anggota elite PDIP marah keras, tatkala baliho paslon Ganjar-Mahfud diketahui diturunkan tanpa seijin partai yang berada di Kabupaten Gianyar, Bali.

Dalam kritiknya, anggota elite PDIP menyebut bahwa fenomena pencopotan baliho Ganjar-Mahfud merupakan tanda pemerintah tidak bersikap netralitas. Hal itu bahkan diprediksi aparat pemerintah tidak bisa berdiri adil menghadapi Pemilu nanti.

Fenomena pencopotan baliho paslon Ganjar-Mahfud ini terjadi di Gianyar, Bali. Aparat setempat tidak hanya menurunkan gambar paslon saja, melainkan beberapa atribut PDIP juga ikut terkena imbasnya.

Kejadian penurunan baliho paslon dan beberapa atribut bendera partai PDIP ini, terjadi sebelum Presiden Joko (Jokowi) Widodo hendak melabuhkan kakinya di kawasan tersebut, dalam rangka kunjungan kerja ke Pulau Dewata.

Sebelum Jokowi benar-benar sampai ke lokasi kejadian, seluruh baliho Capres dan Cawapres dari kubu PDIP dan koalisinya sudah diturunkan. Sehingga, tidak ada satupun yang tersisa ketika Presiden ke-7 menyusuri jalanan.

Tidak terima dengan perlakuan aparat setempat, salah satu politikus PDIP, Charles Honoris, akhirnya membuka suara. Menurutnya, hal ini bisa saja dampak dari pencalonan putra sulung Jokowi sendiri.

Berdasarkan hal itu, Charles menilai pemerintah yang sekarang tidak mampu bersikap netral ketika musim Pemilu 2024 mulai dihitung mundur.

"Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11).

Charles juga menilai, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Prabowo merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat.

Dia juga menduga, bahwa penurunan atribut partai dan baliho Ganjar-Mahfud tidak diketahui oleh Presiden. Sehingga kemudian, perbuatan ini bisa saja mencari muka kepada atasan mereka.

"Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin 'cari muka' kepada atasannya," tuturnya.

Melihat aparat setempat menjadi dalang penurunan baliho Ganjar-Mahfud, dia sudah mempersiapkan mental kalau di kemudian hari hal serupa terjadi kembali.

Bila hal ini terus dilanggengkan, tidak heran jikalau pemerintah suatu waktu sudah lebih doyong kepada salah satu paslon Capres-Cawapres dan partai tertentu di dalam proses Pemilu.

"Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara pileg dan pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu," tambahnya.

Selanjutnya, dia terus menekankan harapan agar pemerintah pusat sampai daerah benar-benar dapat berlaku netral. Dengan demikian, pundi-pundi demokrasi dapat terwujud dengan adil.

"Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan," ungkapnya.

Penurunan baliho Ganjar-Mahfud dan beberapa atribut PDIP ini terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (31/10) kemarin.

Aparat Satpol PP yang melakukan penurunan baliho tersebut mendapat perintah dari Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Harapannya, agar lokasi setempat netral ketika Jokowi sudah tiba. (Dzikrullah) ***