Rumor Program Kartu Tani dan Pupuk Langka Kembali Muncul

PONTIANAK, insidepontianak.com – Rumor terkait Program Kartu Tani dan pupuk langka, kembali mencuat ke permukaan.

Program Kartu Tani diberikan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran dan transparan. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai 2018.

Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi pemerintah pusat atas pelaksanaan Program Kartu Tani tersebut.

Jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan media besar, rumor beredar bahwa selama ini para petani di Jawa Tengah, kesulitan mendapatkan pupuk. Akar persoalannya, menurut pembuat rumor, pembuat kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa Gubernur Ganjar Pranowo.

Warga kebingungan dengan rumor itu. Pimpinan PDI Perjuangan setempat, segera mengambil langkah koreksi. Ketua DPC Kabupaten Sragen, Untung Wibowo Sukowati mesti turun ke masyarakat, untuk mendapatkan kembali  kepercayaan warga. Seperti dilaporkan berita harian Solopos, “PDIP Tepis Problem Pupuk Langka, terbit Senin (4/12/2023).

Untung Wibowo Sukowati mendatangi para pendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, mendengarkan dan mencari fakta sebenarnya atas isu serangan itu. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Rudi Hadiyatmo, tak ketinggalan untuk menyerukan pelurusan isu-isu negatif tersebut.

Rupanya, hal seperti itu tak hanya di wilayah Solo Raya. Di Wilayah Purworejo, tepat di jalanan Desa Bojong, Kecamatan Ngombol, beberapa spanduk pasangan Capres/Cawapres Prabowo-Gibran, malah mengkampanyekan untuk menghapus Kartu Yani. Beberapa spanduk terpasang dalam jarak sekitar 200 meter di tepi sawah. Wilayah itu memang hamparan sawahnya cukup luas.

Tak semua petani setuju dengan kampanye itu. Sujarwo, salah petani muda Purworejo,  berpendapat sebaliknya. Kartu Tani, menurut pria 38 tahun yang biasa dipanggil Jarwo, sudah pernah muncul menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.

“Sepertinya selalu timbul, saat mas Ganjar ikut serta dalam hajatan politik,” ujar Jarwo seorang pemegang Kartu Tani, Minggu (10/12/2023).

Sebuah spanduk berisi Program Kartu Tani dan pupuk di Jawa Tengah. (Ist)

Bagi Jarwo, ide pemberian Kartu Tani amat bagus, agar ada ketertiban dan kepastian jumlah pupuk subsidi bagi petani. Pelaksanaan yang baik akan memberi manfaat, sebagaimana dia rasakan bersama petani-petani lain di wilayah Kabupaten Purworejo. Hal itu tentu tak mudah, karena setiap saat para petani mesti memperbaharui data.

Menurutnya, sekitar 80 petani petani di tempatnya, terpenuhi kebutuhan pupuknya. “Kesulitan yang kerap timbul karena perbedaan data tiap tahunnya. Petani mesti selalu diingatkan untuk memperbaharui,” ujarnya.

Data yang dimaksud, menyangkut luas tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam di lokasi dan waktu tertentu. Hal itu menentukan jenis dan jumlah pupuk subsidi yang akan diterima.

Bila itu dilaksanakan dengan baik, Jarwo yakin, kehadiran Kartu Tani sangat menguntungkan. Kesulitan yang kerap timbul, justru akibat permainan di tingkat bawah bukan di tingkat provinsi.

“Kios penyalur pupuk subsidi dikuasai oleh kelompok orang yang punya afiliasi politik berbeda dengan pak Ganjar,” ujar Jarwo.

Selain motif politik, permainan para pemilik kios juga punya kepentingan untuk mendapat untung lebih banyak. Ada beberapa modus yang kerap mereka mainkan. Seperti membiarkan pupuk subsidi tersimpan di gudang, hingga jatah pengambilan petani mendekati masa akhir atau kedaluwarsa. Pupuk yang tak tersalur pun dijual bebas dengan harga lebih tinggi.

“Modus lain adalah, kios enggan membongkar kemasan pupuk dengan bobot 50 kilogram, dan memberikan petani penerima sesuai jatahnya,” kata Jarwo.

Misalnya, jatah petani 120 kilogram, kios hanya memberikan 100 kilogram saja. Mereka meminta penerima, agar mengurus sendiri sisa jatahnya bersama petani lain.

Praktik seperti itu, akhirnya mengaburkan maksud baik Kartu Tani, sehingga kerap dipolitisir dengan menyalahkan pihak pemerintah provinsi. Hal ini berbeda sama sekali dengan pengakuan pemerintah pusat yang memuji cara pengaturan itu.

Wakil Ketua TPN, Ammarsjah Purba mengingatkan bahwa, pendistribusian pupuk bersubsidi adalah bagian dari Program Kartu Tani yang dicanangkan pemerintah pusat. “Perlu  diingat adalah, pemerintah pusat mengapresiasi keberhasilan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam pemanfaatan Kartu Tani,” katanya.

Jadi, sangat aneh jika terdapat pihak yang akan memutus program tesebut. Selain itu, hal itu adalah bagian dari sistem tata kelola pertanian berbasis data, untuk menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur.

“Kita perlu mengingatkan bahwa Program Kartu Tani adalah program pemerintah pusat dan mengapresiasi keberhasilan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,” kata Ammarsjah Purba, kembali mengingatkan.

Salah satu manfaat Program Kartu Tani adalah, menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur. Ia menegaskan, sangat aneh jika terdapat pihak-pihak yang ingin memutus program tersebut.

Ammarsjah juga mengingatkan kontestasi Pilpres 2024, adalah adu gagasan dan memunculkan kesadaran semua pihak. Hal ini adalah bagian dari memilih pemimpin yang mumpuni.

“Bagi penyelenggara, jangan main-main dengan pemilu, sebab berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ammarsjah Purba.

Ia mengajak semua pihak, berlomba-lomba memunculkan kesadaran bahwa, kontestasi Pilpres 2024 adalah upaya memilih memimpin yang mumpuni, membuat kebijakan publik yang membawa bangsa ini ke arah kemajuan, dan keunggulan.

“Jika kesadaran ini muncul, maka kontestasi ini adalah kontestasi gagasan, tanpa sebaran ujaran kebencian dan hoax,” kata Ammarsjah Purba.(ril)