Menteri AHY Perintahkan Jajaran Perkuat Layanan Prioritas dan Strategi Komunikasi

2024-09-20 07:02:20
Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Kementeraian ATR-BPB, Agust Jovan Latuconsina menggelar rapat kepada seluruh satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melaksanakan tiga arahan Presiden Joko Widodo. (Istimewa)

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY perintahkan seluruh jajaran perkuat layanan prioritas dan setrategi komunikasi.

Adapun layanan prioritas memuat tiga program penting yang harus dilaskanakan, sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo.

Pertama, mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Kedua, memasifkan implementasi sertifikat tanah elektronik.

Ketiga, revisi aturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menyukseskan perdagangan karbon atau carbon trading.

Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Kementerian ATR-BPN, Agust Jovan Latuconsina mengatakan, tiga tugas khusus itu telah disampaikan Menteri AHY dalam rapat koordinasi yang berlangsung secara daring, pada Rabu (31/7/2024). Seluruh jajaran diminta fokus melaksanakannya.

“Tiga tugas utama yang diberikan Persiden kepada kepada beliau (AHY) ini tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dikerjakan bersama jajaran Kanwil BPN dan kantor pertanahan,” kata Agust Jovan.

Karenanya, masing-masing kantor wilayah atau Kanwil BPN harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor pertanahan di Provinsi.

“Kami minta hasil monitoring dan evaluasi disampaikan untuk dilaporkan kepada Pak Menteri,” pesan Agust.

Menurutnya, tiga tugas utama Presiden itu, sejauh ini sudah dieksekusi secara bertahap. Progresnya cukup baik.

Sejauh ini, telah dilaporkan, lebih dari 115 juta bidang tanah sudah terdaftar dan 362 kantor pertanahan telah melaksanakan layanan sertifikat tanah elektronik.

“Dan kita juga minta masing-masing Kanwil rutin mengecek jajaran Kantah-nya dan dilaporkan secara berkala,” tuturnya.

Agat tiga tugas pokok itu bisa dieksekusi dengan baik, maka seluruh jajaran tidak hanya dituntut bisa bekerja. Tetapi juga dapat menginformasikan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Maka, penting bagi seluruh jajaran agar menjalankan program optimalisasi eksistensi yang telah dicanangkan oleh Menteri AHY, sejak April yang lalu.

"Program seperti 7 layanan prioritas agar dikomunikasikan kepada khalayak dengan membuat konten-konten kekinian, seperti yang dilakukan Kantah Demak dan Pekanbaru. Konten-konten seperti ini akan kita lombakan dalam kegiatan Hantaru 2024," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Kementerian ATR-BPN, Herzaky Mahendra Putra.

Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki instrumen yang sangat baik untuk menyebarluaskan informasi terkait layanan pertanahan.

Jumlah satuan kerja atau Satker sendiri ada 512 unit. Kekuatan internal ini diminta dioptimalkan untuk mempublikasikan semua capaian program yang telah dieksekusi.

“Dengan satu hari satu posting-an, berarti minimal ada 512 posting-an, 512 media sosial yang akan mem-posting kegiatan positif kita,” ucapnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementererian ATR-BPN, Harison Mocodompis menambahkan, untuk memberikan tolok ukur capaian publikasi masing-masing Satker, maka pihaknya telah membuat dashboard yang dapat diisi oleh masing-masing kantor.

“Dashboard penilaian ini, akan menjadi tolok ukur pemahaman dan implementasi teman-teman ketika ada berita, ada konten yang di-deliver pusat untuk kepentingan penyebaran informasi,” tuturnya.

Untuk diketahui, rapat koordinasi perkuat layanan prioritas dan strategi komunikasi yang dipimpin AHY secara daring pada Rabu kemarin, diikuti Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari.

Kemudian, Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Yoyo Budianto. Tenaga Ahli Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Diska Putri Pamungkas beserta jajaran Biro Humas, serta Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantah se-Indonesia.***

Leave a comment