Lawan Informasi Sesat Jelang Pilkada, AMSI Gelar Pelatihan Cek Fakta di Padang

PONTIANAK, insidepontianak.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Pelatihan Cek Fakta di Padang, Sabtu-Minggu 14-15 September 2024. 

Pelatihan bertajuk “Melawan Gangguan Informasi Menjelang Pilkada 2024” ini diikuti 20 peserta dari sejumlah media di Sumbar.

Pelatihan ini kolabrasi AMSI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Mafindo yang bekerjasama dengan Google News Initiative. Adapun trainernya adalah Andre Yuris dari Tempo.co dan Heru Margianto dari Kompas.com.

Ketua AMSI Sumbar Andri El Faruqi mengatakan, salah satu ancaman selama masa Pilakda di era digital ini adalah misinformasi dan disinformasi. Informasi yang salah bisa merusak integritas peoses Pilakda

“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Informasi berperan sekali dalam membentuk opini publik dan menjadi penentu masa depan demokrasi,” ujarnya saat membuka pelatihan Cek Fakta di Padang, Sabtu 14 September 2024.

Andri menyebutkan, informasi yang sesat juga bisa menimbulkan efek jangka panjang terhadap stabilitas demokrasi dan menimbulkan perpecahan. 

Makanya, kata Andri, perlu upaya kolaboratif dalam meningkatkan literasi digital dan verifikasi informasi bagi kalangan profesional media. 

Sehingga dengan memahami cara kerja misinformasi dan disinformasi, media bisa menjadi garis pertahanan pertama dalam menjaga integritas pilkada. 

“Pelatihan ini sangat penting bagi asak media dalam menghadapi Pilkada. Peserta akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melawan informasi yang salah selama periode pilkada,” ujarnya.

Salah seorang trainer Heri Margianto mengatakan, dalam 2 hari ini ada 6 materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini.

Hari pertama akan membahas tentang selayang padang pemilu di Indonesia, menganalisa modus dan anatomi gangguan informasi dalam pemilu dan polarisasi mengancam demokrasi.

Pada hari kedua, kampanye pilkada dan lerubahannya di era digital, melawan gangguan informasi masa pilkada dan melawan gangguan informasi di masa Pilkada.***