Sutarmidji Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik, Ini Capaiannya Selama Memimpin Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com – Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji berkomitmen meningkatkan tata kelola pelayanan publik di Kalbar. 

Hal tersebut diucapkan Sutarmidji dalam debat publik Pilgub Kalbar 2024 yang digelar KPU Kalbar pada , Selasa (18/11/2024). 

Tema debat publik ini: Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. 

Sutarmidji memastikan, tata kelola pemerintahan Pemprov Kalbar dalam lima tahun terakhir selama ia menjadi gubernur mendapat sejumlah apresiasi. 

Misalnya indeks reformasi Pemprov Kalbar berada pada 82,10 persen. Dan masuk kategori baik.

“Lima tahun ke depan target kami nilainya 90,” kata Sutarmidji.

Sementara, dalam pengelolaan jaringan dan informasi hukum, Kalbar masuk kategori tertinggi. 

“Yang menilai pusat, ini akan dipertahankan,” lanjutnya.

Di samping itu, unit pemberdayaan gender Kalbar mendapat nilai 73,05 persen. Ia pun menjamin, jia Midji-Didi terpilih di Pilgub Kalbar 2024, maka ditargetkan ada peningkatan menjadi 82 persen. 

Selanjutnya, indeks pembangunan kebudayaan Kalbar juga berada pada nilai 45. Ke depan Sutarmidji menargetkan bisa naik minimal 65. Tak hanya itu saja, sistem pemerintahan elektronik Kalbar berada di angka 3,58 dan terbaik setelah DKI.

Bagi Sutarmidji, yang paling membanggakan KPK menilai upaya pencegahan korupsi di Pemprov Kalbar sudah melalui Monitoring Center For Prevention atau pada nilai 96,74. 

“Saya ingin lima tahun kedepan menjadi 100. Penilaian KPK untuk pencegahan korupsi,” katanya.

Pasangan Midji-Didi diusung delapan partai politik. Di antaranya NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI dan Perindo. 

Adapun visi-misi Midji-Didi sebagai berikut:

Visi: Tuntasnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Kalimantan Barat mau, Sejahtera dan berkelanjutan.

Sedangkan misinya memuat delapan program strategis. Di antaranya:

Pertama, memperkuat pondasi transformasi sosial, yaitu dengan meningkatkan pembangunan kesehatan, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif.

Kedua, memperkuat pondasi transformasi ekonomi, yaitu dengan meningkatkan produktivitas ekonomi, IPTEK, inovasi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domistik dan global, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, memperkuat pondasi transformasi tata kelola, yaitu melakukan penataan terhadap regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Keempat, tewujudkan supremasi hukum, stabilitas, yaitu dengan melaksanakan hukum yang berkeadilan, menjaga keamanan, melaksanakan demokrasi substansial dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kelima, mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, yaitu dengan menjaga kerukunan umat beragama, melestarikan kebudayaan, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berkelanjutan energi, air, dan kemandirian pangan, resillensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Keenam, mewujudkan pembangunan kewilyahan yang merata dan berkeadlilan.

Ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. 

Kedelapan, mewujudkan kesinambungan pembangunan.***