Pemprov dan DPRD Kalbar Diharap Bersinergi, Heri Mustamin: Pokir Tak Hambat Pembangunan Desa Mandiri

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalimantan Barat, daerah pemilihan Kota Pontianak, Heri Mustamin berharap, Pemprov Kalbar dapat bersinergi dengan DPRD Kalbar. Tidak memunculkan konflik baru hanya karena persoalan dana pokok pikiran atau pokir. Sebab, ia meyakini dana pokir dewan tidak akan menghambat usaha pemerintah membangun desa mandiri. Karena DPRD Kalbar pun mendukung program ini. Menurut Heri Mustamin, pokir sudah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pokir adalah aspirasi yang diserap langsung anggota DPRD melalui reses. Lalu diaspiraskkan ke masyarakat dalam bentuk program. "Reses ini turun ke daerah pemilihan. Sebagai anggota DPRD beberapa periode di Pontianak dan sekarang di Provinsi saya punya pengalaman sendiri," kata Heri Mustamin, Jumat (14/4/2023). Menurut Heri, hadirnya pokir, telah mendorong pemerataan pembangunan di Kalbar. Ia merasakan sendiri itu saat jadi Ketua RT di tahun 1997. Kala itu, kada Heri, hampir seluruh jalan lingkungan di Pontianak rusak. Jembatan hanya dibangun dengan gertak mengunakan kayu, dan jalan masih tanah, sehingga becek saat hujan. "Jangankan dilewati sepeda motor, sepeda ontel pun tak bisa dilewati," katanya. Sementara itu, aspirasi mengenai perbaikan jalan lingkungan, kerap disuarakan saat Musrenbang Kelurahan, di tingkat Kecaman, hingga Kabupaten. Namun, belum tentu dalam 10 tahun aspirasi membangun jalan gang tersebut bisa terlaksana secara merata. Tapi dengan adanya pokir, banyak jalan gang yang sudah bisa dilewati. Sudah bagus. Bahkan, bukan hanya kendaraan roda dua saja. Bahkan roda empat sudah bisa masuk gang. Pembangunan jalan-jalan lingkungan ini sebagian besar dibantu oleh dana aspirasi dewan yang kini disebut dengan istilah dana pokir. Kemudahan pokir sendiri programnya sederhana. Anggarannya kecil, hanya Rp200 juta, dibanding proyek pemerintah yang puluhan miliar. Sistem dan mekanismenya pun pununjukkan langsung, sehingga mudah masyarakat menyampaikan aspirasi. "Pemerintah juga bisa menyatukan programnya. Disatukan program untuk melaksanakannya," ujarnya. Heri berharap agar tak ada stigma bahwa pokir adalah proyek DPRD yang bisa diarahkan ke mana-mana. Sebab, pokir sudah sangat sesuai dengan program pemerintah. "Ini bentuk kerja sama dan kemitraan yang sejajar dengan pemerintah provinsi. Kalau pemprov getol merealisasikan desa mandiri dengan sebenar-benarnya, saya pikir tidak ada pertentangan," ucapr Heri.   Karena itu, dia berharap pemerintah memanfaatkan bulan baik ini untuk tidak berprasangka negatif. Sebab, kehadiran pokir sangat mendukung pembangunan. Bahkan bisa disurvei dampak pokir bagi pembangunan. "Selain jalan, saluran-saluran di pedesaan. Jalan menuju sektor produksi pertanian juga bagian dari pembangunan yang bisa  dilakukan," katanya. "Kita semua menyadari pokir sudah menyetuh pada kebutuhan yang diharapkan masyarakat desa karena dengan pokir pembangunan yang diharapkan masyarakat bisa terlaksana," sambungnya. Ketua Komisi V DPRD Kalbar ini mengimbau semua pihak untuk bersinergi. Sebab, legislatif dan eksekutif adalah mitra bekerja. Sama-sama bertanggung jawab menyejahterakan masyarakat. "Sebagai orang timur, berkata-katalah dengan bahasa yang baik, karena perkataan yang baik adalah ibadah. Kita jangan membangun konflik. Yang dibutuhkan Kalbar kita bersatu membangun Kalbar," pungkasnya. (Andi)