Usmulyadi: Pernyataan Norsan Maju Lewat Jalur Nonpartai Bisa Picu Ketersinggungan PDIP

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarif Usmulyadi menilai, statemen Ria Norsan yang menayatakan maju lewat jalur nonpartai di Pilgub Kalbar 2024, merupakan pernyataan yang keliru.

Pernyataan ini dinilai berpotensi memicu ketersinggungan antara Ria Norsan dan PDI Perjuangan, yang menjadi partai pengusung utamanya. 

Untuk diketahui, pernyataan kontroversial itu disampaikan Ria Norsan saat menjawab pertanyaan media terkait kehadirannya di retret dan pembekalan di Akmil Magelang, usai Megawati menginstruksikan kepala daerah dari PDIP menunda mengikuti retret. 

Ria Norsan menjawab akan mengikuti retret. Karena, merasa maju calon gubernur di Pilkada 2024 lewat jalur nonpartai, dan dia bukan kader PDIP. Namun, sisi lain, dia mengaku mengunakan perahu PDIP. 

"Secara sadar atau tidak, pernyataan ini dapat memicu kemarahan, ini bisa menjadi stimulan munculnya ketersinggungan antara Norsan dan  PDIP," katanya. 

Usmulyadi bilang, pernyataan Ria Norsan itu seolah menapikkan peran PDIP sebagai partai pengusung, dan bisa blunder. 

"Bisa menyebabkan renggangnya hubungan Ria Norsan dan PDIP," katanya. 

Menurut Usmulyad, seharusnya, statemen yang disampaikan Ria Norsan lebih bijak dalam menanggapi instruksi Megawati. Mestinya lebih mengedepankan budaya timur. Menjaga perasan dan menghargai orang yang berjasa mengantarkannya duduk menjadi Gubernur. 

Usmulyadi pun menegaskan, kehadiran Ria Norsan dalam retret tak salah. Sebagai kepala daerah, dia memang harus menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin yang punya tanggung jawab kepada rakyat. 

Dia juga harus taat terhadap instruksi panglima tertinggi pemerintahan, yakni Presiden Republik Indonesia. Namun, semua soal komunikasi saja. 

"Seharusnya Norsan cukup bilang, sebagai gubernur, dia mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena panggilan retret datang dari Presiden yang merupakan eksekutif tertinggi, mau tak mau dia harus datang," ucap Usmyladi. 

"Sebenarnya cukup itu saja," lanjutnya. 

Usmulyadi juga yakin tujuan dari retret ini sangat baik untuk menyatukan visi pembangunan. Lewat kegiatan pembekalan itu, diyakini akan membangun sinergi kepala daerah dengan pemerintah pusat.

"Ujungnya tentu kita harapkan pemerataan pembangunan dapat berjalan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Megawati perintahkan seluruh kepala daerah dari PDIP yang baru dilantik, menunda mengikuti retret. Sikap itu merupakan bentuk perlawanan PDIP terhadap penahanan Hasto yang dilakukan oleh KPK, pada Kamis (20/2/2025).

Adapun Hasto terseret kasus suap pergantian antarwaktu Anggota DPR RI kader PDIP dengan tersangka utama Harun Masiku yang kini masih buron.

Instruksi Megawai tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 7294/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada, Kamis 20 Februari 2025. Surat instruksi itu memuat dua poin tegas, sebagai berikut:

Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang, pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan, menuju kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut, dari Ketua Umum.

Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Sebagai mana diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan-Krisantus diusung tiga partai politik. Yaitu, PDIP, Hanura dan PPP. 

Norsan mengabaikan instruksi Megawati dan tetap mengikuti retret di Magelang. Berbeda sikap dengan Krisantus yang langsung pulang ke Kalbar usai dilantik dan bergerak cepat bekerja sebagai Wakil Gubernur Kalbar. Krisantus sendiri merupakan kader PDIP. 

Alasan Norsan tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang karena merasa ia bukan kader PDIP. Ia juga menyampaikan maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 lewat jalur nonpartai. 

“Saya maju hanya menggunakan perahu PDIP,” kata Norsan mengutip portal YouTube Kompas.com.

Kegiatan retret dijalani kepala daerah yang baru dilantik setidaknya satu pekan. Sejak tanggal 21-28 Januari 2024. Tujuannya untuk pembekalan teori dan teknis kepemimpinan serta sinkronisasi program pusat dan daerah.***