Mahasiswa Desak Pemprov Berani Perjuangkan DBH dan Kesejahteraan Daerah

PONTIANAK, insidepontianak.com - Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat, mendesak pemerintah provinsi dan DPRD mengambil langkah berani demi meningkatkan pendapatan daerah. 

Dalam dialog bersama Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, dan Pj. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mahasiswa menyoroti sejumlah masalah krusial. 

Salah satunya menuntut revisi skema Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang diberlakukan pemerintah pusat. Sebab, sistem yang ada saat ini tidak adil.

"Selama ini Kalbar hanya menerima sekitar 20% DBH, padahal daerah menanggung beban ekologis berat akibat eksploitasi sumber daya alam," ucap mahasiswa. 

Karenanya, Pemprov Kalbar diminta berjuang mendapatkan minimal 30% hingga 40% DBH, demi meningkatkan pendapatan daerah agar pembangunan bisa maksimal. 

Selain itu, mahasiswa juga mengkritik alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Besarnya tunjangan anggota DPR tak sebanding dengan kesejahteraan guru dan dosen. 

"Apalagi guru honorer," ujar mahasiswa. 

Padahal, guru dan dosen ujung tombak mendidik generasi bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah harusnya juga memprioritaskan kesejahteraan mereka. 

Revisi UU yang Merugikan Daerah

Selanjutnya, mahasiswa menuntut revisi sejumlah regulasi yang merugikan daerah, seperti UU Minerba dan RUU Cipta Kerja, dan revisi RUU Hukum Adat. 

"Sebab masyarakat adat sering terpinggirkan meskipun berperan besar dalam menjaga lingkungan," ucapnya. 

Mahasiswa punjuga menyoroti masalah penambang ilegal. Mereka berpendapat negara seharusnya menyediakan lapangan kerja alternatif, bukan mengkriminalisasi masyarakat yang terpaksa bekerja di sektor tersebut karena tidak memiliki pilihan lain.

Untuk menyelesaikan bebagai tuntutan itu, maka Pemprov dan DPRD Kalbar didesak bertindak lebih strategis. Jangan sekedar menempuh jalan pintas dengan menaikkan pajak yang justru akan membebani rakyat. 

"Selama ini kita memberi makan pemerintah pusat, tapi justru diinjak-injak," ujar salah satu perwakilan mahasiswa. 

Mereka menutup aksi dengan menekankan bahwa Kalbar akan terus tertinggal jika Pemprov tidak berani memperjuangkan DBH yang lebih besar dan transparan demi kesejahteraan rakyat.***