DPRD Kalbar Gelar Paripurna LKPJ Gubernur, Sutarmidji Sampaikan Sejumlah Capaian

PONTIANAK, insidepontianak.com - DPRD Kalbar menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar, Tahun Anggaran 2022, Senin (27/3/2023). Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur dan dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, pembangunan di Kalbar dilakukan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022, ada sejumlah capaian yang didapat. Yakni, Indeks Infrastruktur Kalbar meningkat 2,59 persen menjadi  69,59 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 67 persen. Sementara jalan mantap Kalbar sudah mencapai 72,28 persen. "Pada tahun 2022 lalu, kita juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian," kata Sutarmidji saat memberi sambutan pada sidang Paripurna tersebut, Senin (27/3/2023). Dari sisi ekonomi, perekonomian Kalbar juga tumbuh sebesar 5,07 persen. Selain itu, jumlah desa mandiri di Kalbar tahun 2022 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 586 Desa Mandiri dari 2.046 yang ada. Angka kemiskinan Kalbar juga mengalami penurunan dari sebelumnya 6,84 persen  turun menjadi 6,81 persen. Di sisi lain, target pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp5,6 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp6,1 triliun lebih," kata Sutarmidji. Sementara, realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp2,8 triliun, meningkat menjadi Rp3,2 triliun. Kemudian, pendapatan transfer yang ditargetkan Rp2,7 triliun meningkat menjadi Rp2,8 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah, yang sebelumnya ditargetkan Rp59,408 miliar realisasi turun menjadi  Rp59,111 miliar. Selanjutnya, Gubernur Sutarmidji juga menyampaikan, adapun belanja operasional yang ditargetkan Rp3,7 triliun, realisasinya mencapai Rp3,5 triliun. Sedangkan belanja modal sebesar Rp1,045 triliun, realisasinya Rp1,003 triliun. Belanja tak terduga yang ditargetkan sebesar Rp9,6 miliar realisasinya Rp465 juta. Sementara belanja transfer yang dianggarkan Rp1,195 triliun dan realisasinya Rp1,179 triliun. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan, setelah penyampaian LKPJ tersebut, pihaknya akan melakukan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus. Jumlahnya 15 orang yang terdiri dari usulan Fraksi. "Tahapan ini dilakukan setelah diumumkan siapa-siapa yang masuk dalam anggota Pansus," kata Prabasa Anantatur. DPRD Kalbar pun diberikan waktu satu bulan untuk memberi saran dan pandangan terhadap LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2022 tersebut. (Andi)