Sidang Praperadilan Kasus Pengadaan Tanah Bank di PN Pontianak, JPN Diminta Dihadirkan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Sidang perdana praperadilan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bank di Pontianak digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (10/2/2025).

Sidang tersebut beragenda pembacaan permohonan praperadilan yang sebelumnya diajukan tiga tersangka: mantan Direktur Utama SDM, mantan Direktur Umum, SI dan Panitia Pengadaan Tanah MF. 

Dalam sidang tersebut, pengacara tiga tersangka SDM, SI dan MF, Herawan Utoro meminta Pengadilan Negeri Pontianak menghadirkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Kalbar tahun 2015. 

Menurut Herawan, kehadiran jaksa dalam sidang tersebut menjadi penting. Karena, mereka memberikan legal opinion dalam pengadaan tanah tersebut. Sehingga, kehadiran jaksa diharapkan membuat kasus ini terang benderang. 

Permintaan Herawan Utoro ini sempat membuat terjadinya debat kusir antara dia dan jaksa penuntut umum. Sampai akhirnya majelis hakim mengaminkan permohonan tersebut. 

Kehadiran JPN dalam persidangan tersebut menjadi penting, agar jaksa bicara proses pendampingan dalam pengadaan tanah yang belakangan dianggap bermasalah. Pasalnya, ada dua legal opinion yang dikeluarkan jaksa, bentuk pendampingan dalam pengadaan.

"Karena ada dua legal opinion yang dikeluarkan jaksa, pertama terkait pembayaran uang muka dan kedua soal pelunasan," ungkapnya. 

Di samping itu, Kejati juga sudah melakukan penyelidikan yang sama kasus tersebut tahun 2016. Namun, dari penyelidikan saat itu tidak ditemukan peristiwa pidana dalam kasus ini. 

Selain itu, Kejari Pontianak juga melakukan penyelidikan kasus ini, di tahun 2022. Hasilnya juga tak ditemukan tindak pidana. 

"Di mana tidak ada perbuatan melawan hukum, dan tidak ada kerugian negara," katanya. 

Ia menilai penyelidikan jaksa Kejati Kalbar tahun 2024, kontradiksi dengan kesimpulan penyelidikan Kejari Pontianak tahun 2022, dan Kejati Kalbar tahun 2016.

Penyelidikan Kejati Kalbar tahun 2024, tidak didasarkan fakta dan data, serta informasi dari bukti-bukti keterangan saksi-saksi dan surat terkait pengadaan tanah, dan terkesan hanya didasarkan persepsi dan asumsi. 

"Karena ini kami menilai kasus ini terkesan dipaksakan," katanya.

Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta dikonfirmasi Insidepontianak.com belum memberikan jawaban. Pertanyaan yang dikirimkan hanya dibaca.***