Desak Pemprov Kalbar Intervensi Pemenuhan Fasilitas Kesehatan RSUD Daerah, Heri: Urusan Nyawa, Tak Bisa Ditawar!

PONTIANAK, insidepontianak.com –Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin mengaku prihatin dengan minimnya fasilitas kesehatan rumah sakit di daerah sehingga menyebabkan angka kematian ibu melahirkan di Kalimantan Barat tinggi.

Tercatat, sepanjang 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar mencatat sepanjang 2024 kasus. Heri Mustamin pun mendesak intervensi Pemprov Kalbar membenahi fasilitas dan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah. Sebab, pelayanan kesehatan urusan 'nyawa',yang tak bisa ditawar-tawar.

Menurut Heri Mustamin, rumah sakit di daerah perlu diperkuat dengan intervensi pemerintah daerah. Sehingga, rujukan tidak menumpuk di RSUD Soedarso.

"Kita prihatin dengan kondisi RSUD kita, hari ini jangankan kita bicara kualitas pelayanan, dari sisi kuantitas saja sudah bermasalah,"kata Heri Mustamin.

Menurutnya, jumlah pasien yang minta dirawat dengan ketersediaan tempat tidur Bed Occupancy Rate (BOR) saja tak seimbang." Belum bicara fasilitas kesehatan, "terangnya.

Heri Mustamin juga mempertanyakan kinerja rumah sakit milik pemerintah, yang memiliki anggaran memadai dari BLUD dan APBD, namun pemenuhan fasilitas dan pelayanan masih belum optimal. 

Sebagai perbandingan, Heri Mustamin mencontohkan Rumah Sakit Yarsi, sebuah rumah sakit swasta yang menjadi satu-satunya penerima BPJS di Pontianak.

Meskipun dengan keterbatasan anggaran yang hanya mengandalkan kunjungan pasien, RS Yarsi dinilai mampu memberikan pelayanan yang cukup baik, dengan tingkat ketersediaan tempat tidur yang optimal.

 "Kenapa RS Yarsi bisa? sedangkan RS Soedarso yang punya BLUD dan APBD malah banyak masalah?" kritiknya.

Heri Mustamin menilai rumah sakit daerah dan swasta harus diperkuat pemerintah agar pelayanan kesehatan benar-benar berjalan optimal.

Menurut Heri, Pemerintah Daerah tak boleh hanya mengandalkan RSUD Soedarso sebagai tempat semua rujukan.

" Hari inikan kalau rujukan hanya ke Soedarso karena fasilitas mereka dianggap lengkap," terangnya.

Namun, demikian, ia menyebut kondisi RS Soedarso sebagai 'lingkaran setan', di mana fasilitas yang tersedia tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

 Bahkan, ia mengkritik pelayanan yang kurang humanis di RS Soedarso, yang justru membuat pasien yabg dirawat "tambah sakit".

Ia menekankan urusan kesehatan adalah urusan wajib pemerintah yang seharusnya mendapat prioritas utama.

"Makanya kita mihta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalbar untuk duduk bersama mencari solusi konkret," terangnya.

Pemerintah Daerah diminta tidak ragu untuk membantu Rumah Sakit Yarsi dan rumah sakit kota lainnya, serta tidak berdalih soal kewenangan.

"Kalau berbicara kewenangan, ini Kepala Daerah Kalbar, bukan orang Aceh," ujarnya.

Wakil rakyat dapil Pontianak ini juga menyentil kritikan pengamat kepada kepala daerah yang dinilai lebih peduli dengan proyek. 

"Kalau hari ini ada kritikan Pengamat, kepala daerah hanya peduli dengan proyek bisa jadi, iya. Urusan nyawa orang saja tak peduli. Apalagi urusan lain," terangnya. 

Terakhir, ia juga berharap Pemerintah Pusat juga memberikan pengawasan jika Pemerintah Daerah abai menangani masalah kesehatan ini. (Andi)