Transmigrasi Baru di Kalbar Dipastikan Tidak Ada, Evi: Hanya Revitalisasi!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Isu kedatangan transmigrasi baru yang sempat menghebohkan Kalimantan Barat dipastikan tidak benar. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Ermin Elviani, setelah menggelar rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar pada Selasa (28/7/2025).

Menurut Ermin Elviani, hasil rapat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk mendatangkan transmigrasi baru ke Kalbar. Namun, yang ada hanya program revitalisasi atau penataan ulang kawasan transmigrasi yang sudah ada agar menjadi lebih layak huni.

"Dari hasil rapat dipastikan tidak ada mendatangkan transmigrasi baru di Kalbar. Yang ada hanyalah revitalisasi," tegas Ermin Elviani, Selasa (28/7/2025). 

Ermin pun menyambut baik program tersebut. Sebab, sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kalbar khususnya di wilayah transmigran yang memang memerlukan percepatan pembangunan. 

Program revitalisasi sendiri kata Evi   membangun kawasan transmigrasi lokal yang ada agar layak huni. Misalnya saja pemenuhan fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur jalan. 

Program ini sendiri kata Ermin, sudah mendapat  kucuran dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 8 miliar. Ermin Elviani berharap, dengan adanya penegasan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, isu yang sempat memicu polemik di masyarakat ini dapat segera diakhiri.

"Kita harus bersatu padu, membangun Kalimantan Barat secara bersama-sama," ungkapnya. 

Kalbar Dapat Rp 8 Miliar 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimenon mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi yang ada untuk lebih maju dan mandiri dengan memfokuskan pengembangan transmigrasi lokal. 

"Tidak ada pemindahan penduduk antar pulau ke Kalbar. Kedua, melaksanakan program transpugar, yang menjadi warga trans adalah warga lokal yang ada disitu, misalnya sudah berkeluarga, masih ada lahan cadangan," katanya. 

Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Irwan Suhandar menambahkan, Kalbar mendapat anggaran sebesar Rp8 miliar yang akan digunakan sepenuhnya untuk penataan kawasan transmigrasi yang sudah ada.

"Kita dapat anggaran Rp 8 miliar untuk penataan kawasan transmigrasi yang sudah ada," jelas Irwan Suhandar. 

Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur, hingga pembangunan fasilitas sanitasi seperti WC di kawasan transmigrasi lokal.

Mengenai tautan pendaftaran transmigrasi yang sempat beredar di website Kementerian, Irwan Suhandar menjelaskan bahwa tautan tersebut bukanlah untuk memasukkan Kalbar sebagai lokasi transmigrasi baru. 

Sebaliknya, tautan tersebut sengaja dibuat untuk melihat respons masyarakat terhadap berbagai daerah tujuan transmigrasi secara umum.

Dengan adanya kepastian ini, masyarakat Kalbar diharapkan tidak lagi resah dengan isu transmigrasi baru. Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi yang sudah ada melalui program revitalisasi yang didanai oleh Pemerintah Pusat. (Andi)