Elpiji Subsidi di Kapuas Hulu Tembus Rp80 Ribu: Penertiban Nihil, Pasar Murah Masih Fokus di Pusat Kota

KAPUAS HULU, insidepontianak.com – Gas elpiji subsidi justru menjadi beban bagi warga pedalaman di Kabupaten Kapuas Hulu. Barangnya langka. Harganya mencekik.

Di sejumlah wilayah, satu tabung tembus Rp80 ribu. Kondisi ini terjadi sejak Desember 2025. Tahun berganti, masalah tak juga reda. Gas melon dijual terang-terangan melanggar ketentuan.

Padahal, SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 215/EKBANG/2024 telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Elpiji 3 kilogram dipatok Rp22.100 hingga Rp31.500 per tabung, tergantung wilayah.

Saat kelangkaan terjadi, aturan itu seperti tak berlaku. Hukum pasar mengambil alih. Barang kurang, harga melonjak. Sementara penertiban nihil. Penegakan hukum tak berjalan.

Lalu, apa solusinya dari pemerintah untuk mengatasi keresahan warga terhadap kelangkaan dan pengendalian harga gas subsidi itu?

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyebut kuota tambahan sudah diajukan. Harapannya menekan kelangkaan. Pertamina menyetujui. Namun dampaknya nyaris tak terasa. Gas tetap sulit dicari.

Selanjutnya, Pemda menggelar operasi pasar murah. Bekerja sama dengan Pertamina. Dilaksanakan dua hari: Jumat–Sabtu, 9–10 Januari 2025.

Lokasinya di Taman Alun Waterfront Siluk, Putussibau. Hari pertama, 560 tabung disiapkan. Dijual Rp24 ribu per tabung. Ludes dalam hitungan jam.

Namun, operasi pasar itu tetap saja tak menjangkau seluruh masyarakat. Bahkan, banyak warga tak kebagian. Martina salah satunya.

Ibu rumah tangga warga Putussibau itu datang mengantre sejak pagi. Usahanya sia-sia. Ia pulang dengan tabung kosong.

“Padahal, saya datang pagi, tapi sudah banyak orang lebih dulu,” katanya.

Karena itu, Martina tak punya pilihan selain kembali berburu gas melon ke pengecer meski konsekuensi harganya mahal.

“Saya pernah beli Rp50 ribu. Mau tidak mau. Kalau tidak, kami tidak bisa masak,” ujarnya.

Di tengah keresahan warga, Petugas Checker Pertamina Sintang, Winsu, menyebut kelangkaan gas subsidi hanya bersifat sementara karena lonjakan konsumsi. 

"Pengguna gas subsidi meningkat, bahkan pelaku usaha lebih memilih menggunakan elpiji 3 kilogram, ketimbang 5,5 kilogram atau yang isi 12 kilogram, jadi ini hanya langka sesaat saja," kata Winsu, Jumat (9/1/2025).

Ia pun ikut memantau langsung operasi pasar. Menurutnya, stok secara umum aman. Masalahnya ada pada distribusi. Padahal, sistem sudah berbasis KTP.

“Seharusnya tidak langka. KTP pembeli discan untuk memastikan yang berhak,” ujarnya.

Winsu mengakui, hasil monitoring timnya, harga gas 3 kilogram di sejumlah wilayah di Putussibau, memang melonjak tajam. Berkisar Rp50 ribu hingga Rp80 ribu per tabung.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kapuas Hulu, Budi Prasetyo, menyatakan pengendalian terus diupayakan. Operasi pasar murah diusulkan rutin dan diperluas ke kecamatan.

“Pasar murah kemarin berjalan lancar. Bahkan masih tersisa sekitar 50 tabung,” katanya.

Operasi pasar diyakini bisa menekan harga. Namun jangkauannya terbatas. Baru menyentuh pusat kota. Pengawasan pun tak maksimal. Kewenangan Pemda terbatas.

“Pemerintah hanya berwenang mengawasi harga di tingkat pangkalan. Itu mengacu pada SK Bupati Nomor 215 Tahun 2024,” jelas Budi.

HET berbeda tiap kecamatan. Putussibau Utara dan Selatan Rp24 ribu. Kecamatan perbatasan seperti Badau Rp29.500. Puring Kencana Rp31.500 per tabung.

“Di luar pangkalan, seperti pengecer, kami tidak punya kewenangan. Pengawasan ada di aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto belum memberi tanggapan. Konfirmasi telah dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terkait upaya penertiban yang telah dilakukan.***