Edy Zaidar Apresiasi Inovasi Pembayaran PBB Lewat QRIS: Permudah Warga dan Dongkrak PAD

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak, Edy Zaidar, mengapresiasi langkah inovatif Pemerintah Kota Pontianak yang menghadirkan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Legislator PAN Kota Pontianak ini menilai, terobosan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempermudah pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Kami dari Komisi III DPRD Kota Pontianak sangat mengapresiasi sistem pembayaran PBB lewat QRIS. Inovasi ini benar-benar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar Edy Senin (20/10/2025).

Edy berharap penerapan sistem digital ini dapat terus disosialisasikan secara luas agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kemudahan pembayaran PBB melalui QRIS, baik secara daring maupun di tempat-tempat pelayanan publik.

DPRD Kota Pontianak pun berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan digitalisasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kemudahan masyarakat dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan terus mendukung kebijakan yang inovatif dan berpihak pada kemudahan pelayanan publik. Harapannya, digitalisasi ini membawa manfaat nyata bagi warga Pontianak,” tutup Edi.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam mempercepat digitalisasi daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus pengenalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P-2 dengan sistem pembayaran berbasis QRIS di Aming Coffee Podomoro, Sabtu (18/10/2025).

Bahasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung program tersebut. Ia menilai, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih modern.

“Melalui digitalisasi, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” kata Bahasan. (Andi)