Komisi IX DPR RI Soroti Layanan Kesehatan Jiwa di Pontianak, Pemkot Minta Dukungan Fasilitas

PONTIANAK, insidepontianak.com – Komisi IX DPR RI menyoroti serius persoalan kesehatan jiwa di Kota Pontianak saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA), Kamis (6/11/2025). 

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, bersama jajaran anggota, BPJS Kesehatan, dan perwakilan kementerian kesehatan. 

Dalam kunjungan itu, Komisi IX meninjau langsung pelayanan kesehatan jiwa di RSUD SSMA, sekaligus mengevaluasi implementasi program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi salah satu quick win Presiden.

“Kesehatan jiwa kini menjadi isu penting. Kami ingin memastikan rumah sakit dan puskesmas memiliki fasilitas pelayanan jiwa yang memadai,” ujar Nihayatul.

Ia mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya kasus depresi di kalangan remaja. Berdasarkan laporan puskesmas Pontianak , lebih dari 600 siswa SMA di Pontianak mengalami depresi, dengan berbagai penyebab seperti tekanan akademik, masalah keluarga, hingga pengaruh media sosial.

“Angka ini cukup mengejutkan dan harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena persoalan mental yang tidak tertangani,” tegasnya.

Nihayatul juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas rawat inap dan ruang IGD khusus bagi pasien gangguan jiwa di Pontianak.

Ia mendorong agar ke depan, RSUD SSMA memiliki fasilitas lengkap berikut dokter spesialis jiwa dan alat deteksi dini di semua puskesmas.

Terkait layanan BPJS, Komisi IX menemukan masih banyak pelayanan kesehatan, termasuk untuk pasien jiwa, yang belum bisa diklaim. 

Nihayatul meminta BPJS Kesehatan melakukan pendampingan langsung ke rumah sakit dan puskesmas agar klaim bisa berjalan lancar.

“Tidak boleh ada pasien, terutama pasien dengan gangguan jiwa, yang ditolak atau terkendala administratif. BPJS harus hadir mendampingi agar rumah sakit tidak dirugikan,” katanya.

Butuh Klinik Khusus Jiwa

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyambut baik kunjungan kerja Komisi IX. Ia menyebut peningkatan layanan kesehatan jiwa menjadi prioritas pemerintah kota.

“Kami berencana membuka klinik khusus kesehatan jiwa di RSUD SSMA. Tapi tentu perlu dukungan pusat, terutama untuk penambahan tenaga psikiater dan fasilitas rawat inap,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, saat ini RSUD masih kekurangan tenaga medis di bidang kejiwaan. Setidaknya dibutuhkan dua hingga tiga dokter tambahan agar layanan bisa berjalan optimal.

Ia juga menyoroti kendala klaim BPJS yang dinilai terlalu rumit.

“Kadang biaya tindakan dua juta, tapi klaim yang disetujui hanya separuhnya. Ini harus ada solusi,” katanya.

Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Eva Nurfarihah, menyampaikan bahwa sejak dibukanya poliklinik jiwa pada Februari 2025, jumlah pasien terus meningkat.

“Dari Februari hingga sekarang, sudah ada sekitar 600 pasien yang berkunjung. Kasus terbanyak adalah kecemasan dan depresi,” ungkap Eva.

Sebelumnya, Pontianak tidak memiliki layanan psikiatri setelah RS Ali Anyang tidak lagi berstatus rumah sakit jiwa. Akibatnya, pasien-pasien dengan gangguan mental harus dirujuk ke RSJ di Kota Singkawang.

“Sebagai ibu kota provinsi, Pontianak seharusnya punya fasilitas sendiri. Kami berharap dukungan Komisi IX agar ke depan bisa melayani pasien gangguan jiwa tanpa harus dirujuk ke luar kota,” tambahnya.

Eva juga menegaskan, pelayanan kepada pasien gangguan jiwa tidak boleh terhambat oleh sistem klaim BPJS.

“Kalau rumah sakit sudah melayani, jangan sampai klaimnya tidak bisa dibayarkan,” tegasnya. (Andi). (*)