APBD Kalbar 2026 Ketok Palu, Pemprov Janji Pangkas Kegiatan Seremonial

PONTIANAK, insidepontianak.com – Delapan Fraksi DPRD Kalimantan Barat resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna, Kamis (27/11/2025). 

Postur APBD 2025 disepakati berada pada angka Rp6,2 triliun, belum dikurangi pemangkasan dana transfer pusat ke daerah Rp522 milyar. 

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, juga memaparkan perkembangan penyusunan APBD Tahun 2026. 

Ia menegaskan bahwa seluruh fraksi  sepakat menetapkan KUA–PPAS sebagai dasar penyusunan anggaran. Adapun APBD yang disusun disusun sebesar Rp6,22 triliun. Namun, nilai tersebut turun setelah pemerintah pusat memangkas TKD senilai Rp522 miliar.

“KUA PPAS yang disetujui bersama antara DPRD dan eksekutif itu awalnya 6,22 triliun sebelum pemotongan TKD. Dengan pemotongan 522 miliar, APBD 2026 realistisnya tinggal 5,77 triliun. Tapi kesepakatan awal tetap menggunakan angka 6,22, nanti Kemendagri yang menyesuaikan, "kata Prabasa Anantatur. 

Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi Kemendagri menjadi penentu final besaran APBD 2026. Ia memastikan, APBD tersebut nantinya akan digunakan untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. 

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian tanpa mengganggu layanan publik yang menyentuh masyarakat langsung.

"Kita minta OPD memangkas kegiatan yang tidak urgen. Misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Norsan menyebutkan, potensi defisit sekitar Rp209 miliar masih dapat ditutup dari SILPA 2025, sehingga stabilitas fiskal dapat tetap terjaga.

Saat ditanya mengenai wacana pemotongan program beasiswa, Ria Norsan menyebut bahwa keputusan tersebut belum final.

“Kita lihat dulu kemampuan keuangan. Kalau masih ada jalan keluar lain, tentu kita prioritaskan agar beasiswa tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pembangunan infrastruktur jalan pada 2026, ia mengungkapkan bahwa alokasinya berkisar Rp409 miliar.

“Dengan anggaran itu, kita bisa menangani sejumlah ruas jalan. Namun mengingat panjangnya ruas dan kondisi kerusakan yang ada, tentu penanganannya dilakukan secara bertahap,” pungkasnya (Andi)