Imigrasi Putussibau: Awasi WNA Perlu Kolaborasi Semua Pihak

KAPUAS HULU, Insidepontianak.com - Petugas Imigrasi Putussibau mengajak semua pihak berkolaborasi meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 

Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, Uray Aliandri mengatakan kolaborasi lintas sektoral sangat penting dalam memperkuat pengawasan, baik upaya pencegahan dini maupun penindakan. 

"Pengawasan WNA bukan hanya tanggung jawab petugas imigrasi, tetapi diperlukan kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, bahkan lapisan masyarakat," kata Uray Aliandri, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu (10/05/2025). 

Uray menyampaikan pihaknya terus menjalin sinergisitas dengan pihak terkait terutama yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). 

Menurutnya, hanya dengan sinergi, kita bisa menjamin keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu. 

"Keberadaan WNA di wilayah kita harus tetap di awasi bersama-sama, jangan sampai keberadaan WNA merugikan negara juga masyarakat," tegas Uray. 

Sementara itu, Kasubsi Teknologi Informasi dan Intelijen Keimigrasian, Muhammad  Fahrul Rizki, menyoroti potensi kerawanan pelanggaran keimigrasian di daerah perbatasan, khususnya kejahatan transnasional serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Pernyataan tersebut disampaikannya, saat menjadi narasumber pada Rakor Timpora di Badau perbatasan RI-Malaysia, Kamis belum lama ini. 

Fahrul mengatakan Kecamatan Badau merupakan pintu masuk strategis antar negara, sehingga perlu pengawasan ketat dan kolaborasi semua pihak. 

Terkait pelanggaran keimigrasian oleh WNA), Fahrul menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran yang kerap terjadi mencakup penyalahgunaan izin tinggal, overstay, masuk tanpa 
dokumen, hingga keterlibatan dalam tindak pidana narkotika.

Fahrul mengatakan yang tidak kalah penting yang harus lakukan yakni deteksi dini pemantauan pergerakan orang asing, pelaksanaan operasi gabungan di jalur rawan, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya TPPO. 

"Itulah sebabnya kita harus perkuat kolaborasi yang juga melibatkan peran elemen masyarakat," kata Fahrul.*