Warga Kapuas Hulu: Gelombang Demonstrasi Alarm Bagi Pemda dan DPR Berbenah

KAPUAS HULU, insidepontianak.com - Gelombang demonstrasi melanda hampir seluruh wilayah Indonesia sejak sepekan belakangan.

Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang diangap menindas.

Kenaikan pajak, gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak berempati, hingga sikap oknum pejabat yang dianggap mementingkan diri sendiri menjadi pemicu utama.

Gerakan serentak ini menjadi cerminan bahwa ada sesuatu yang salah dalam tata kelola negara. Puncaknya, beberapa aksi unjuk rasa bahkan berujung ricuh hingga memakan korban. Ini adalah alarm serius bagi para pemegang kekuasaan.

Marlin Abdullah, salah satu warga Putussibau, Kapuas Hulu, menganggap gelombang demonstrasi ini sebagai teguran keras.

Menurutnya, meskipun Kapuas Hulu tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa, para pejabat daerah dan anggota dewan seharusnya tetap melakukan introspeksi diri.

"Apakah selama ini mereka benar-benar berbuat untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan kelompok dan diri sendiri?" tanya Marlin.

Ia menyoroti istilah "pokok-pokok pikiran" yang sering digaungkan di DPRD. Seharusnya, anggaran tersebut adalah perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Namun, Marlin menilai bahwa sudah menjadi rahasia umum jika anggaran itu sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Marlin mengaktan, Kapuas Hulu memiliki karakteristik masyarakat yang cenderung memilih diam. Namun, bukan berarti tidak ada masalah.

Banyak keluhan yang tak tersuarakan, mulai dari isu infrastruktur, rendahnya pendapatan, hingga kondisi ekonomi yang sulit.

Senada dengan Marlin, Alexius Petrus berpendapat bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah adalah wujud kemarahan rakyat.

"Para pejabat hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja," ujarnya.

Ia berharap, kejadian serupa tidak terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Alexius menambahkan, mahasiswa, ormas, dan masyarakat di Kapuas Hulu adem ayem saja dan sebetulnya bukan tidak ada masalah.

Mereka memilih untuk diam dengan harapan pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan solusi atas segala aspirasi.

"Ada banyak masalah, mulai dari tambang emas hingga program kebijakan Pemda, tapi kami masih memilih untuk menunggu," pungkas Alexius.***