Bupati Satono Temui Massa Aksi, Jawab Langsung Aspirasi Warga di Kantor DPRD

SAMBAS, insidepontianak.com – Bupati Sambas, Satono, langsung menemui ratusan warga yang menggelar aksi di Kantor DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (23/9/2025). 

Dalam kesempatan itu, ia menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan massa dan meminta anggota dewan turut mengawal aspirasi masyarakat.

Aksi yang diikuti ratusan massa, mayoritas mengenakan pita kuning, menyuarakan beberapa persoalan. Di antaranya terkait infrastruktur jalan dan jembatan, serta kepastian nasib para honorer yang masih mempertanyakan masa depannya.

Bupati Sambas, Satono, menyampaikan terima kasih atas kehadiran warga di Kantor DPRD Sambas. Dari banyaknya aspirasi yang disampaikan, ia mencatat lima poin penting, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memang sebagian sudah disikapi pemerintah daerah.

"Saya tahu bagaimana kondisi jalan, saya berjalan memantau kondisi jalan, insya Allah, kalau 45 anggota dewan yang ada mendukung, serta masyarakat akan diupayakan pembangunanya," katanya.

Terkait nasib guru honorer, Satono menegaskan dirinya berharap seluruh honorer bisa masuk menjadi P3K paruh waktu. Namun hal tersebut tetap membutuhkan proses dan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyebut Pemkab Sambas sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB serta BKN.

"Selama ini, saya juga belum menyampaikan statemen berkaitan dengan pemberhentian, jadi saya mohon bekerjalan seperti biasa, dan mudah-mudahan segera ada jawaban dari pusat melalui kementerian terkait," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menanggapi isu soal adanya hutang Pemkab Sambas per September yang disebut mencapai Rp200 miliar.

"Boleh tanyakan ke bank mana hutang sebesar itu, kemudian ada juga informasi hibah Rp150 miliar, saya tak tahu, apakah itu hibah dari provinsi maupun pusat, karena itu bisa saja terjadi yakni melalui DIPA,"jelasnya.

Selain itu, Satono juga menyinggung persoalan wilayah tambang rakyat. Ia meminta warga yang memiliki lahan berpotensi untuk mengajukan, karena Pemkab Sambas sudah melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi terkait hal tersebut.

"Terkait WPR itu sudah saya omongkan dengan gubernur, tolong beri saya waktu, " pungkasnya. (*)