Lokasi Sekolah Rakyat Tidak Tepat, DPRD Sanggau Ajukan di Kawasan Terpencil

SANGGAU, insidepontianak.com -- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus menyarankan lokasi yang diusulkan Pemkab Sanggau untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu dikaji ulang.

Menurutnya lokasi tersebut tidak tepat, karena berada di wilayah dengan akses pendidikan relatif memadai. Harusnya Sekolah Raykat dibangun di daerah terpencil yang masyarakat sulit mengakses pendidikan layak, seperti di wilayah perbatasan.

"Dalam konteks Sanggau, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, perlu dikaji secara lebih mendalam, mengingat wilayah tersebut bukan daerah terpencil dan sudah memiliki akses pendidikan yang relatif memadai," ujarnya kepada insidepontianak.com pada Rabu (15/10/2025) pagi.

Paulus mengatakan ketepatan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat juga sangat mempengaruhi keberhasilan dan ketepatan sasaran program Presiden Prabowo itu.

"Program ini akan efektif apabila ditempatkan di wilayah yang benar-benar sulit dijangkau, di mana anak-anak selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal," tegas Paulus.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Sanggau pertama kali mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan di wilayah Kecamatan Kapuas, Desa Penyeladi, dengan luas lahan sekitar lima hektar lebih. Namun usulan tersebut ditolak, karena lokasinya tidak memenuhi ketentuan.

Karena ditolak, Pemkab Sanggau kemudian kembali mengusulkan lahan seluas enam hektar di Kecamatan Tayan Hulu, Desa Binjai untuk Sekolah Rakyat. Lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah di bawah pengelolan Dinas Pertanian.

Sementara itu, di sisi lain, Paulus menyoroti masih banyak sekolah dasar di berbagai kecamatan dalam kondisi rusak berat, kekurangan ruang belajar, serta minim tenaga pendidik tetap.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar pendidikan saat ini bukan hanya soal membangun sekolah baru, tetapi juga memperbaiki dan memperkuat sekolah-sekolah yang sudah ada agar layak dan berkualitas.

"Karena itu, saya berpandangan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat adalah pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab daerah dalam memperbaiki pendidikan dasar yang ada," ujarnya.

Dia berharap setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, dan tetap memperhatikan tanggung jawab utama pemerintah daerah untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak serta memenuhi kekurangan guru di Kabupaten Sanggau. (*)