Perkuat Jaringan Peduli HAM dan Anti Kekerasan di Kalbar? Ini Saatnya Orang Muda Bekerja!

Insidepontianak.com - Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) dan peringatan Hari Hak Asasi Manusia ditutup Senin (12/12).

Penutupan dimaksimalkan dengan konsolidasi gerakan bantuan hukum untuk kelompok rentan, ngobrol santai, mimbar seni, kolaborasi menggambar, dan lapak buku.

Rangkaian kegiatan ini merupakan kolaborasi dalam Koalisi Muda Kalbar yang terdiri dari Yayasan Suar Asa Khatulistiwa, LPM Universitas Tanjungpura, LPM Qalam Madani UMP, LPM Warta IAIN Pontianak, UKM Sarang Semut Untan, RPA Kalbar, dan LBH Kalimantan Barat.

Baca Juga: Kasus Narkoba Teddy Minahasa, LPSK Tolak Permohonan Justice Collaborator AKBP Doddy

“Kami mengadakan kegiatan konsolidasi bantuan hukum, yang dilaksanakan melalui diskusi grup terfokus (FGD). Temanya adalah rencana strategis gerakan bantuan hukum bagi kelompok rentan di Kalimantan Barat,” kata Ivan Wagner, Kepala Kantor LBH Kalimantan Barat, Senin (12/12/2022).

Ivan menekankan bahwa konsolidasi dan FGD yang dilakukan, menghasilkan rekomendasi pentingnya kolaborasi untuk mendorong komitmen Bersama,dalam mengawal dan mendampingi kelompok rentan di Kalimantan Barat dengan semangat “satu rasa”.

Adapun isu kelompok rentan yang difokuskan, tidak terbatas pada isu kelompok rentan berbasis agama, keyakinan, dan etnis saja, namun juga mencakup isu kelompok rentan berbasis gender dan isu kelompok rentan berbasis sumber daya alam maupun Masyarakat Adat.

Selain itu, rekomendasi lainnya ialah pentingnya paralegal untuk mendampingi kelompok rentan, paramedia untuk mengkampanyekan isu dan keberpihakan pada kelompok rentan, memunculkan sosok-sosok inspiratif dari masyarakat yang gigih memperjuangkan hak asasi kelompok rentan, serta menciptakan ruang perjumpaan rutin sebagai sarana menguatkan “rasa” perjuangan dan kebersamaan.

Sejumlah rekomendasi yang akan diwujudkan sebagai bagian komitmen tersebut menjadi rencana tindak lanjut kolaboratif kedepan.

Ivan menuturkan, komitmen kolaboratif yang dihasilkan juga menjadi wujud sinergi antara kampus, organisasi bantuan hukum, organisasi media dan kelompok masyarakat sipil.

Hal ini dilakukan untuk membentuk sistem dukungan (support system) dalam advokasi struktural di Kalimantan Barat.

Sinergi ini dilandaskan pada realitas bahwa perjuangan bagi kelompok rentan di Kalbar, hingga kini dihadapkan pada sejumlah permasalahan struktural yang belum tuntas.

Permasalahan tersebut seperti masalah pengakuan maupun perlindungan Masyarakat Adat, konflik sumber daya alam, tingginya tindak kekerasan struktural terhadap perempuan dan anak di Kalbar, potensi intoleransi, hingga rekonsiliasi pasca konflik masa lalu yang belum selesai.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada pukul 19.00, dengan diskusi santai yang berisi sharing tentang pendampingan penyintas tindak kekerasan seksual yang diisi oleh Putriana dari Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Kalbar.

Setelah itu kegiatan ditutup dengan mimbar seni dan kolaborasi menggambar lukisan “16 HAKTP; Kalbar Tanpa Kekerasan”.

Dalam mimbar seni ini, 11 penampil grup maupun individu berpartisipasi. Mimbar seni menampilkan puisi, raper, musik akustik, solo vokal, dan open mic.

Mimbar seni merupakan bagian dari kampanye yang menyasar orang muda di Kalbar, agar turut peduli dan bergerak untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan. Pada tahun 2021, mimbar seni dilaksanakan sebagai rangkaian penutup 16 HAKTP di Kalbar.

Baca Juga: Polri Dapat Penghargaan dari Kemenkumham karena Dinilai Responsif

“Bermula dari kampanye tersebut, selanjutnya simpul jaringan ini mulai aktif bergerak dalam advokasi pencegahan dan pendampingan terhadap penyintas tindak kekerasan. Diharapkan selanjutnya gerakan ini semakin meluas dan berkelanjutan,” kata Ivan.

FGD ini diinisiasi oleh LBH Kalimantan Barat, Universitas Panca Bhakti, dan Koalisi Muda Kalbar yang melibatkan sejumlah organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil, antara lain: PP MAN Region Kalimantan, PBHK, PBHI Kalbar, Elpagar, SAKA, Gemawan, RPA Kalbar, Link-AR Borneo, Walhi Kalbar, AJI Pontianak, dan SADAP Indonesia.***