Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2023. Selain kemiskinan, rapat juga membahas masalah stunting di Kalbar. Indeks Desa Membangun (IDM), merupakan satu di antara indikator kemiskinanan di suatu Daerah. Infrastruktur yang ada, juga turut mempengearuhi tingkat kemiskinan. Rendahnya pendidikan masyarakat, turut menyumbang angka pengangguran. Sebab, tidak memiliki keahlian khusus. Hingga kini, Permrov Kalbar tengah di hadapkan dengan kemiskinan, ditengah gencarnya kampanye Desa Mandiri yang di gaungkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Rapat koordinasi ini, dilakukan guna memecah permasalahan yang di hadapi kepala daerah, untuk menuntaskan kemiskinan di tingkat Kabuoaten/Kota. Tingginya angka pengangguran dan sulit menjual komoditi pangan, menjadi masalah serius yang dihadapi beberapa daerah di Kalbar. Jika tidak segera di atasi, akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Data yang tidak valid, juga menjadi hambatan suksesnya berbagai program yang di jalankan untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalbar. Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam Rapat itu, mengeluhkan data yang di keluarkan Badan Pusat Statistik. Data yang tercatat tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Sutarmidji meminta seluruh Kepala Daerah, agar meminta BPS untuk memberikan data akurat terkait survey yang di lakulan setiap minggu. "Bupati dan Wali Kota, harus minta data terkini dari BPS. Panggil kepala BPS nya," kata Sutarmidji, Senin (15/05/2023). Data yang di keluarkan BPS tahun 2022, angka kemiskinan ekatrim di Kalbar sebesar 1,41 persen, berada di bawah angka nasional, sebesar 2,04 persen. Meski demikian, ada beberapa Kabupaten/Kota di Kalbar yang memiliki angka kemiskinan ekstrim di bawah angka Provinsi Kalbar. "Sanggau, Bngkayang, Sambas dan Kota Pontianak. Itu dibawah Kalbar," ujar Sutarmidji. Sementara, Singkawang, Mempawah, Melawi berada di atas Kalbar. "Kalau Mempawah, memang meningkat angka kemiskinan di sana. Tapi kemiskinan ekstrim paling rendah di Kalbar," jelas Sutarmidji. Sementara untuk komoditi pangan dari petani yang sulit di pasarkan di daerah. Sutarmidji menyebut, akan di akomodir oleh Pemprov. "Jagung dan beras akan di serap Pemprov," tutup Sutarmidji. (Ady)