Kebijakan Kesehatan Harus Berpihak pada Kepentingan Publik

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mengingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan kesehatan di Tanah Air harus berpihak kepentingan publik, bukan pada kepentingan industri, terutama dalam pengelolaan tembakau.

"Kebijakan kesehatan banyak sekali yang keberpihakannya justru bukan pada publik, tapi pada industri. Ini yang kita sayangkan,” kata Ketua RUKKI Mouhamad Bigwanto saat memberikan sambutan dalam diskusi publik yang bertajuk “Mendorong Kebijakan yang Mengutamakan Kesehatan dan Kepentingan Publik" seperti diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut Bigwanto menjelaskan bahwa tembakau dan alkohol merupakan dua produk yang termasuk komoditas yang dikenai cukai karena bersifat merugikan kesehatan dan lingkungan. Namun, lanjutnya, industri penghasil produk tersebut masih sering diperlakukan sebagai industri normal.

“Padahal barangnya tidak normal, karena dikenakan cukai. Banyak yang gagal paham bedanya pajak dan cukai. Cukai itu denda, tapi disamakan dengan pajak,” ujarnya.

Menurut Bigwanto, kepentingan kesehatan publik tidak bisa disatukan dengan kepentingan industri yang berorientasi pada keuntungan.

“Industri ingin menjual lebih banyak dengan harga murah, sementara kesehatan harus dikendalikan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyampaikan pula bahwa campur tangan industri terhadap kebijakan publik memang terjadi di banyak negara, namun yang membedakan adalah bagaimana pemerintah merespons.

Menurut dia, di Tanah Air terdapat kecenderungan keberpihakan pemerintah pada kepentingan industri, seperti terkait dengan tarif cukai.

“Sayangnya, belakangan ini respons pemerintah kita cenderung berpihak kepada kepentingan industri dibanding kesehatan masyarakat,” ucap Bigwanto.

Ke depannya, Bigwanto berharap kesadaran publik untuk menjaga kebijakan kesehatan agar bersih dari konflik kepentingan akan semakin meningkat.

“Kalau pemerintah belum mendukung, paling tidak publik bisa lebih sadar dan memahami pentingnya menjaga kebijakan publik dari konflik kepentingan,” kata Ketua RUKKI Mouhamad Bigwanto.​​​​ (*)