Apresiasi Langkah Berani Gubernur Kalbar Laporkan Jaksa Peras Proyek, Pengamat Hukum: Inilah Pintu Masuk untuk Evaluasi

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat Hukum, Herman Hofi Munawar, mengapresi langkah Gubernur Kalbar Sutarmidji yang melaporkan oknum jaksa di Kalbar kepada Menko Polhukam, Mahfud MD karena diduga memeras proyek. Ia berharap laporan ini menjadi pintu masuk guna melakukan evaluasi dalam penegakan hukum di Kalbar. Herman Hofi Munawar mengapresiasi keberanian Gubernur Kalbar Sutarmidji. Menurutnya, langkah melapor ke Menko Polhukam merupakan langkah yang sangat berani. "Ini sebenarnya bukan karakter beliau. Ini menunjukan kerisauan beliau yang sedemikian rupa, sehingga dia harus memberikan laporan ke Kejaksaan,"kata Herman Hofi Munawar kepada insidepontianak.com, Rabu (17/5/2023). Menurut Herman, munculnya fenomena ini membuktikan lemahnya fungsi Forum Komunikasi Perangkat Daerah. Selama ini peran Forkopimda dinilai hanya seremonial dan cengegesan. Padahal, Forkopimda harusnya mendiskusikan banyak hal. Termasuk persoalan hukum. "Akhirnya terjadi kayak gitu. Timbul keresahan dalam pengadaan barang dan jasa," terangnya. Menurutnya, institusi Kejaksaan tak selamanya juga salah. Sebab, Pemda sendiri ada sisi kelemahan, yakni Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP tidak berfungsi dengan baik. "Kalau APIP berfungsi dengan baik, semua persoalan hukum dalam pengadaan barang dan jasa harus lewat APIP. Merekalah yang melihat dan mengkondisikan. Tapi yang terjadi, APIP kita mandul, sehingga tak berperan," terangnya. Jika APIP berfungsi, setiap ada temukan proyek pemerintah tidak boleh ditangani kepolisian dan Kejaksaan. Tapi, diselesaikan dulu oleh APIP. Dirinya juga berharap Kejati Kalbar tak menutup mata terkait laporan ini. Dia juga mendorong upaya perbaikan harus terus dilakukan. "Ayo duduk satu meja bagaimana seharusnya. Pemda juga harus intropeksi diri. APIP perlu dikuatkan. Pemda tak boleh merasa benar sendiri. Kejaksaan dan aparatur penegak hukum untuk melakukan evaluasi. Mana yang baik diteruskan," tutupnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD, menyoroti banyaknya fenomena 'Industri hukum' yang muncul di daerah. Laporan adanya 'Industri hukum' berawal dari laporan Gubernur Kalbar Sutarmidji. Mahfud MD bilang, Gubernur Sutarmidji resah dengan ulah Jaksa. Sebab, di tengah proyek pembangunan yang sedang berlangsung di Kalbar, tiba-tiba muncul oknum jaksa yang melakukan pemeriksaan dengan tuduhan adanya dugaan korupsi. (Andi)