Realisasi Pendapatan Daerah Capai Target, Gubernur Kalbar: Serapan Belanja Belum Maksimal

PONTIANAK, insidepontianak.com - Gubernur Kalbar Ria Norsan menjelaskan secara umum realisasi pendapatan daerah di banyak provinsi serta kabupaten/kota telah mencapai target tinggi.

“Bahkan sebagian sudah menyentuh 100 persen. Namun, serapan belanja masih menjadi persoalan di sejumlah daerah,” kata Gubernur Kalbar Ria Norsan usai mengikuti evaluasi bersama Mendagri secara virtual, Rabu (24/12/2025).

Ria Norsan mencontohkan pada pendapatan sudah 100 persen, tetapi belanjanya baru 50 persen. 

“Itu berarti ada masalah. Rata-rata tadi memang pendapatannya sudah 100 persen atau di kisaran 80–90 persen, tapi belanjanya masih ada yang 60–70 persen,” terangnya.

Menurutnya jika serapan belanja berada di bawah 70 persen, hal tersebut berpotensi menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang cukup besar. 

Kondisi itu terjadi di beberapa daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, yang pendapatannya tinggi tetapi belanjanya masih rendah.

“Kalau belanja rendah, dikhawatirkan SiLPA-nya besar. Itu yang tadi didorong oleh Kemendagri, bagaimana caranya agar tahun depan serapan belanja bisa maksimal,” urainya.

Untuk Kalbar, dijelaskannya realisasi belanja daerah sudah berada pada kisaran yang cukup baik. Hingga saat ini, serapan belanja Kalbar telah mencapai sekitar 78 persen.

“Untuk Kalbar belanja kita hampir 80 persen, sekitar 78 persen sekian. Bahkan realisasi belanja sudah lebih dari 100 persen terhadap target tertentu, sekitar 103 persen,” tuturnya.

Meski demikian, Ria Norsan mengakui SiLPA tetap akan ada, meskipun besarannya diperkirakan relatif kecil. 

Beberapa faktor penyebab SiLPA antara lain kegiatan yang gagal lelang serta sisa anggaran dari pelaksanaan program.

“SiLPA pasti tetap ada, besar kecilnya saja. Biasanya baru bisa kita ketahui di awal Januari, sekitar tanggal 5 sampai 10,” jelasnya.

Rapat yang digelar Mendagri merupakan evaluasi akhir tahun yang dilakukan Kemendagri menyoroti kinerja pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia. 

Evaluasi tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama sejumlah direktur jenderal, khususnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

“Evaluasi akhir tahun ini langsung dipimpin Pak Mendagri, bersama beberapa dirjen, terutama Dirjen Keuangan Daerah. Intinya membahas kinerja pendapatan dan belanja daerah,” tutup Ria Norsan. (dina)