Sebanyak 30 Ribu Kasus TPPO dari Malaysia, 30 Persen Merupakan Warga Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com - Bahwasannya Kalimantan Barat terletak di Garda depan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Hal Ini sangat beresiko terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut data, pada tahun 2021 - 2022 hampir 30 ribu orang dikembalikan dari Malaysia dan warga Kalbar hanya 30 persen. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan hal itu saat membuka Rapat Kerja Gubernur dengan Forkopimda Bupati/Walikota serta Camat se-Kalimantan Barat. Mengangkat tema “Memantapkan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Kecamatan Dalam Mewujudkan Good Governance” digelar di Gedung Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar. "Bayangkan, mereka pulang tak bawa uang, akhirnya mereka dikembalikan ke daerah asal. Kita harus investigasi semua, tak gampang prosedurnya. Ke Sulawesi sampai 2 kali penerbangan," ungkapnya. Dirinya menyayangkan, menurut info yang diterima bahwa pendapatan di negara tetangga tidaklah lebih dari yang ada di wilayah kalbar sendiri. "Disana digaji hanya 1000 ringgit. Yang berkompeten mungkin lebih. Di sawit, sama saja dengan di Kalbar, umumnya kan kerja sebagai petani atau pemanaen sawit. Kurang lebih sama dengan yang disini," sesalnya. Oleh karena itu ia meminta Bupati agar mendorong tenaga kerja dari masyarakat setempat. "Agar masyarakat setempat bisa menikmati pembangunan dan tak perlu kemana - mana. Makanya saya juga buat Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja, ini untuk menaikkan daya saing dan value dari tenaga kerja kita," tuturnya. Kegiatan digelar untuk mengatasi berbagai permasalahan atau isu-isu strategis di daerah dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dalam rangka menciptakan koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan. ***