KSBSI Prediksi Angka Pengangguran Kalbar 2025 Meningkat, Pemerintah Diminta Siapkan Solusi Konkret

PONTIANAK, insidepontianak.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat, memprediksi angka pengangguran di Kalbar tahun 2025 ini bakal mengalami lonjakan, menyusul beberapa perusahan gulung tikar. 

Selain itu, dampak efisiensi anggaran juga diyakini memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Korwil KSBSI Kalbar, Suherman bahkan menyebut, dampak efisiensi anggaran itu kini sudah terjadi. Pengurangan jam kerja dilakukan di sektor perhotelan. 

Sebab kegiatan pemerintahan di hotel sepi. Sementara, penghasilan hotel sebagian besar didapat dari event-event pemerintah. 

"Jadi sekarang sudah mulai ada pengurangan jam kerja di hotel, mereka disuruh kerje tiga hari dalam seminggu," ungkapnya. 

Selain itu, perusahaan yang gulung tikar, seperti PT Erna Djuliawati yang berbasis di Kabupaten Sanggau bahkan dilaporkan telah melakukan PHK terhadap 8 ribu karyawannya. 

Perusahaan industri kayu itu melakukan PHK secara bertahap. Di tahun 2024, 659 karyawan dirumahkan. Dan pada Maret 2025, PT Erna kembali melakukan PHK kepada 1.232 pekerja.

Di Kabupaten Sambas, perusahan perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma juga melakukan PHK terhadap 2 ribu karyawannya. 

Terbaru, rumah sakit ProMedika Pontianak telah mengumumkan sejak 1 April 2025 menutup operasional. 

Rumah sakit ini pun telah mem-PHK 111 pekerjanya. Mereka yang telah di-PHK sampai sekarang belum menerima hak pesangon. 

Fenomena ini menjadi dasar, perkiraan angka pengangguran di Kalbar akan meningkat tajam. Karena itu, pemerimtah diminta menyiapkan langkah konkret mengatasi persoalan ini. 

"Tugas Satgas PHK yang dibentuk pemerintah, selain menangani masalah PHK, Satgas juga akan melakukan upaya pencegahan PHK hingga memetakan persoalan ketenagakerjaan. Ini harus segera dilakukan," desaknya. 

Ia pun berharap, Satgas PHK ini tidak hanya dibentuk di tingkat pusat. Tapi juga segera di bentuk ke daerah dalam rangka mengantisipasi maraknya PHK. 

Suherman menyarankan, langkah taktis yang harus di lakukan pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak banyak-banyaknya untuk menampung angka pengguran akibat PHK massal tersebut.

"Selain itu, pemberdayaan UMKM dengan diberi permodalan, juga menjadi solusi meminimaliair angka pengangguran," pungkasnya.***