Cukup Sudah Kalbar Jadi Penonton Pembangunan: Kunjungan Presiden Prabowo Diteriaki Tuntutan Solusi Nyata

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kalimantan Barat hari ini disambut dengan lantang oleh kritik dan tuntutan konkret dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pontianak. 

Mereka mendesak agar kunjungan ini tak hanya diisi pidato formalitas, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan ketimpangan yang menjadikan Kalbar terkesan  sebagai 'Halaman Belakang' Republik Indonesia selama puluhan tahun.

Cerminan nyata dari ketimpangan ini begitu gamblang: jalan poros provinsi yang berlubang dan penuh lumpur di sana-sini, serta minimnya akses listrik dan air bersih yang masih menjadi mimpi di siang bolong bagi masyarakat setempat.

Ketua PMKRI Pontianak terpilih, Joshierai Omutn P.G, menyebut sudah cukup Kalbar menjadi penonton pembangunan dan hanya terkesan sebagai 'halaman belakang' negeri ini yang tak mendapat perhatian utuh pemerintah.

Joshierai memaparkan kondisi infrastruktur jalan poros yang memprihatinkan, dan berada disana-sini. 

"Jalan poros provinsi berlubang, penuh lumpur, ratusan desa juga belum teraliri listrik, dan akses air bersih masih menjadi mimpi di siang bolong bagi masyarakat pedalaman dan pesisir," kata Joshierai Omutn P.G, kepada insidepontianak.com, Kamis (5/6/2025). 

Keluhan ini bukan tak beralasan. Data dari Bappeda Kalbar 2024 menunjukkan fakta mencengangkan: 1.023 kilometer jalan provinsi berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

Problematika tak berhenti di jalan. Sebanyak 403 desa masih belum teraliri listrik, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang. Bahkan, lebih memilukan lagi, 40 persen masyarakat pedesaan masih mengandalkan air hujan dan sungai yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari.

PMKRI secara gamblang meminta Presiden Prabowo yang hari ini datang ke Bumi Khatulistiwa untuk tidak hanya berpidato.

Mereka menuntut komitmen nyata, anggaran konkret, dan target waktu yang jelas untuk mengatasi krisis infrastruktur Kalbar.

Mereka mendesak agar target nasional untuk menuntaskan jalan poros utama dan penghubung desa-kecamatan di Kalbar sebelum 2029 dilakukan. 

Selain itu, program listrik desa merata, dengan prioritas utama pada wilayah perbatasan dan kawasan adat, lalu 
Percepatan pembangunan instalasi air bersih berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar proyek mercusuar yang tidak tepat sasaran.

"Kami tidak menolak Presiden Prabowo. Kami menyambut beliau sebagai pemimpin baru. Tapi sambutan kami datang dengan tuntutan. Karena kami percaya, perubahan tidak datang dari diam,” pungkasnya (Andi)