Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Sepakat Perubahan APBD 2025, Ermin Minta Fokus Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Namun, persetujuan tersebut disertai dengan catatan tegas, yaitu seluruh kebijakan anggaran harus memprioritaskan program pembangunan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalbar, Ermin Elviani, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar atas nota penjelasan yang telah disampaikan.

 Ia menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 merupakan penyesuaian penting yang didasari oleh berbagai regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

 "Penyesuaian ini penting dilakukan agar postur APBD tetap berkualitas dan berkesinambungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Ermin. 

Wakil rakyat dapil Kubu Raya-Mempawah ini memahami pergeseran anggaran, juga dikarenakan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024, serta penyesuaian plafon anggaran sementara menjadi alasan utama perubahan ini.

Secara rinci, Fraksi Demokrat mencatat adanya penyesuaian postur APBD 2025, di mana pendapatan daerah turun dari Rp5,994 triliun menjadi Rp5,976 triliun. Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat dari Rp6,144 triliun menjadi Rp6,280 triliun.

 Sementara itu, penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan signifikan, dari Rp200 miliar menjadi Rp340 miliar, yang sebagian besar bersumber dari Silpa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Meskipun mendukung perubahan ini, Fraksi Demokrat mengingatkan Pemprov agar anggaran yang ada tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, tetapi benar-benar difokuskan pada kebutuhan mendasar rakyat, seperti infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan perekonomian dan pendidikan. 

"Kami meminta agar belanja diarahkan untuk sektor prioritas, terutama layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat," tegas Ermin. 

Ia juga mendorong agar pendapatan daerah dioptimalkan tanpa membebani masyarakat dan Silpa digunakan secara produktif. 

Disisi lain, dia juga mendorong agar pemerintah segera mengeksekusi program terutama program yang bersifat fisik. Supaya tidak terjadi Silpa ditahun depan. 

"Ketika APBD dilaksanakan semua kegiatan harus apat segera direalisasikan mengingat APBD murni belum direalisasikan sepenuhnya," tegasnya. 

Ia mengingatkan dampak proyek yang dikerjakan diakhir tahun yang sangat dipengaruhi cuaca hujan, banjir dan fenomena alam lainya sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan berdampak tidak terserapnya anggaran. 

Dia juga mendorong agar memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Menurutnya banyak potensi yang belum tergarap secara maksimal. Termasuk pendapatan dari sektor aset daerah. (Andi).